Kebijakan Publik

UU Nomor 2 Tahun 2011 “Sebuah Alat Mengefektifan Partai atau Mengkerdilkan Partai “

*Oleh : Sigit Hery Kurniawan

Setelah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik resmi disahkan DPR pada 16 Desember 2010 lalu, kini pemerintah mulai memberlakukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Kepastian disahkan dan pemberlakuan UU tersebut didapat dalam keterangan yang dimuat di situs Sekretariat Negara.

UU Nomor 2 Tahun 2011 disahkan di Jakarta pada 15 Januari 2011 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal yang sama pula, UU itu diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar. Dalam UU ini, ada sejumlah pasal perubahan, di antaranya tentang aturan verifikasi partai politik, jumlah sumbangan pengusaha atau badan usaha ke parpol, dan penyelesaian konflik internal parpol.

Pemilu 2014 memang masih sekitar 3 tahun lagi, tapi saat ini banyak partai calon peserta pemilu sudah mempersiapkan diri  untuk memenuhi persyaratan yang memang telah di atur di dalam UU nomor 2 tahun 2011.  Salah satu contoh calon peserta Pemilu 2014 yang tengah mempersiapkan diri yaitu partai Nasional Republik, hal tersebut di sampaikan oleh salah satu anggota Nasional Republik yaitu Edy Waluyo. Edy waluyo mengatakan bahwa “Dewan pendiri Nasrep sedang menyusun, menginventarisir syarat pendirian parpol dan untuk pendaftaran verifikasi Pemilu 2014,”

Bila kita meilhat kebelakang, pemberlakuan UU tentang Parpol ini terdapat suatu trik-trik yang mana di satu pihak UU tersebut menguntungkan partai penguasa yang berada dalam kursi parlemen, dan di satu pihak UU tersebut sangat merugikan bagi partai-partai yang berada di luar Parlemen. Itu terlihat jelas dari keluhan-keluhan yang di sampaikan oleh para Partai yang notabenenya tidak sebesar seperti Partai-Partai yang duduk di kursi Parlemen. Hal ini mengindikasikan seperti adanya kemudahan bagi para Partai besar untuk menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014 besok . dan sekarang partai-partai kecil tersebut sedang mengajukan Uji Materi UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Karena di dalam UU ini banyak sekali persyaratan yang sangat merugikan bagi partai-partai kecil tersebut, seperti persyaratan kepengurusan untuk partai politik. Kepengurusan parpol harus terbentuk di 33 provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan Bila persyaratan ini ditujukan kepada partai besar maka partai besar dengan gampang sekali untuk memenuhi persyaratan tersebut, berbeda dengan partai kecil yang mana memang partai tersebut belum tersebar di seluruh Indonesia .

Dengan begitu banyaknya partai yang ada di Indonesia sekarang ini telah membuktikan bahwa Pemerintah memberikan kebebesan sebesar-besarnya terhadap warga negara untuk menyatakan pendapat dan untuk berpolitik. Tetapi apakah Partai-Partai yang ada sekarang telah berjalan sesuai dengan tujuan yang mereka usung pada awal berdirinya mereka, yang mana pada awal pendirianya mereka selalu menyuarakan bahwa mereka akan bekerja atas nama rakyat dan apa yang di lakukanya itu dari dan untuk rakyat. Seiring berjalanya waktu tujuan yang mereka suarakan akan tergerus dengan keadaan politik yang ada, mereka akan bekerja untuk dirinya dan untuk kepentingan partainya sendiri bukan lagi untuk kepentingan rakyat .

Dengan adanya UU nomor 2 tahun 2011 ini di harapkan kedepanya memang sebagai sebuah alat yang sangat efektif untuk lebih mengefektifkan partai-partai yang ada di Indonesia, dan jangan sampai UU ini hanya di buat semata-mata hanya untuk kepentingan para Partai besar yang saat ini sedang duduk manis berada di kursi Parlemen. Pengefektifan atau penyederhanaan parpol saat ini memang diperlukan, karena masyarakat kini kebingungan dengan begitu banyaknya parpol yang ada di Indonesia dan harapanya bila memang terjadi penyederhanaan, para pendiri partai tersebut bisa berbesar hati menerima keputusan itu, karena parpol di bentuk pada awalnya adalah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang awam terhadap dunia perpolitikan .

*Kepala Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

Menjamurnya Kasus Cukai di Pengadilan Pajak

*Oleh : Muhammad Taufiq

Pengadilan pajak yang dimana seringkali dan kebanyakan menangani kasus pajak dimana badan peradilan ini yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dari banyaknya kasus di pengadilan  pajak di antaranya adalah kasus cukai yang banyak mendominasi dari pada kasus sengketa pajak. Kasus cukai merupakan kasus classic yang menjadi permasalahan di negeri kita ini, total perkara kasus cukai melonjak signifikan di pengadilan pajak.

Cukai merupakan salah satu penyumbang APBN di Negara kita, cukai dipungut  oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen keuangan Republik Indonesia. Barang kena cukai meliputi :

1.     etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya

2.     minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol

3.     hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam pengaplikasiannya di berlakukan UU No.39 tahun 2007 tentang cukai, yang merupakan perubahan dari UU No.1 tahun 1995 tentang cukai.

Tentu saja banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari barang-barang kena cukai tersebut, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara, sepertinya banyaknya pengusaha yang memakai pita cukai palsu yang serupa dengan asli. Meskipun mendominasinya kasus cukai, tentu juga pengadilan pajak mendapat kasus dari ditjen pajak dan pemerintah daerah. Perkara kepabeanan dan cukai dari ditjen bead an cukai mencapai 4588 kasus. Yang masih sangat jauh dari harapan terselesaikan. Dalam beberapa tahun belakangan kasus pajak terus meningkat dan kasus bead an cukai termasuk didalamnya, yakni sebagai berikut :

– 2009 total 7.462 perkara, Bea Cukai sebanyak 4.461 perkara, pajak 2.993 perkara, dan pajak daerah 8 perkara.

– 2008 total 6.428 perkara, Bea Cukai sebanyak 3.220 perkara, pajak 3.151 perkara, dan pajak daerah 57 perkara.

– 2007 total 4.842 perkara, Bea Cukai sebanyak 1.490 perkara, pajak 3.340 perkara, dan pajak daerah 12 perkara.

– 2006 total 3.317 perkara, Bea Cukai sebanyak 852 perkara, pajak 2.456 perkara, dan pajak daerah 9 perkara.

Dari data di atas memang tugas hakim di pengadilan pajak begitu sulit, apa lagi dengan jumlah hakim yang hanya 48 hakim, maka perlu ada pembenahan terurtama dari hukuman dan penegaknya . jangan sampai sang penegak hukum yang harusnya menyelesaikan kasus tersebut malah terjerat. Jangan sampai para mafia bea cukai, dapat melanglangbuana menggerogoti dan mengambil keuntungan dari cukai.

–         Kasus bea cukai merupakan salah satu contoh kasus konkret korupsi di Negara kita ini yg mesti di berantas.

–         Di butuhkan pemimpin yang tegas, adil, jujur, dan berakhlak dalam penanganan kasus cukai, terutama para aparat yang terkait, mulai dari hakim di pengadilan sampai para pejabat yang bekerja di instansi terkait.

–         Sistem operasional harus segera di benahi dengan menghukum para aparat yang terkait dengan hukuman yang berat.

 

*Perangkat Muda Baru Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

Kesejahteraan Buruh Yang Masih Dipertanyakan

Oleh : Suryaning Fitri Rachmawati*

1 Mei diperingati sebagai hari buruh sedunia. Di Indonesia hari buruh biasanya diisi oleh serangkaian aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan tak sedikit pula terjadi bentrokan dilapangan dengan para aparat pemerintahan. Sesungguhnya jika dikaji kembali, tak banyak yang dituntut oleh kaum buruh disetiap tanggal 1 Mei, yakni penghapusan system outsourcing , perbaikan upah, hingga pengesahan UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berujung pada perbaikan kualitas hidup buruh.

Outsourcing dikritik karena tidak memberikan kepastian dalam bekerja. Padahal, kepastian dalam bekerja itu bisa ikut mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Sistem kerja outsourcing menempatkan buruh pada posisi selalu tidak aman dan dalam posisi yang lemah. Sejak lima tahun lalu tuntutan ribuan buruh mengenai penghapusan kontrak kerja (out sourching) belum juga terwujud hingga kini, saat ini tuntutan itu muncul lagi sebagai tema central, namun pihak pemerintah belum juga mengabulkannya.

Sangat ironis sekali melihat realita yang terjadi antara buruh dan birokrasi. Padahal kalau kita melihat bahwa kalangan industri sangat diuntungkan upah buruh Indonesia yang bisa dibilang sangat murah sekali dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainya. Dengan upah buruh yang relative rendah tersebut dan produktivitas buruh yang sedemikian tinggi, buruh mampu memberikan keuntungan yang besar bagi kalangan dunia usaha atau pengusaha. Hal ini bisa dilihat dari nilai tambah rata-rata setiap pekerja per tahun pada industri pangan sebesar 9,3 juta, indusri sandang 6,9 juta dan industri barang capital 16,7 juta atau sebanyak 10,5 juta untuk semua industri. Itu terjadi pada tahun 1997. Angka ini menunjukkan bahwa industri memungkinkan untuk memperbaiki upah buruh bahkan memberi upah yang tinggi.

Disamping itu terdapat ketimpangan yang sangat mencolok antara upah yang diterima pekerja dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha melalui peningkatan produktifitas buruh. Namun kenyataan berbicara lain, tuntutan normative buruh yang menginginkan perbaiakan kesejahteraan dengan cara peningkatan upah seringkali tidak mendapat respon yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh dengan aturan-aturan yang dibuatnya, seringkali atau bahkan tidak memainkan peranannya untuk membela hak-hak buruh. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah menurunkan standart upah minimum buruh dibawah standart yang layak. Setali tiga uang dengan pemerintah, pengusaha sebagai golongan yang mengeksploitasi tenaga buruh juga tidak menampakkan taringnya. Padahal dengan naiknya upah buruh juga akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat secara umum. Uang dari buruh akhirnya kembali ke tangan para pengusaha melalui berbagai transaksi yang dilakukan oleh buruh dan keluarganya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan kualitas hidup buruh merupakan perwujudan dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja dengan upah layak, dan hak atas standar kehidupan yang memadai. Pertanyaannya apakah hak ekosob itu sudah dipenuhi dilapangan, ketika kaum buruh harus menjadi korban? UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang seharusnya sudah dibentuk 10 oktober 2009 masih jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Mengapa amanat undang-undang harus dihambat?

Momentum peringatan Hari Buruh seyogianya dipakai untuk memperkuat saling pengertian antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Sikap kurang saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah jelas tidak menguntungkan pihak manapun. Semangat mencari solusi terbaik dan pelaksanaan yang realistis amat dibutuhkan demi mewujudkan hak kesejahteraan hidup yang lebih memadai.

Perangkat Muda Baru Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP 2011

Membungkam Nyanyian Wistler Blower dalam Mengungkap Jaringan Korupsi

Oleh : Satria Pratama*

Gaung demokrasi telah lama dikumandangkan, era reformasi trus merangsek maju dalam mengontrol kerja  pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari keberanian individu-individu untuk merespon kebijakan pemerintah yang terus mengalir dengan melalui berbagai media masa. Teknologi yang semakin maju pun ikut andil besar dalam memberikan ruang gerak bagi para pengkritisi kinerja pemerintah, sehingga memudahkan akses control bagi para pengkritisi dalam menjalankan fungsinya. Bentuk respon berupa kritik yang dilontarkan tidak hanya berupa komentar secara oral saja, melainkan media tertulis dan visual pun dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas kritik berjalan sebagai bentuk kepedulian akan bangsa yang perlu banyak perbaikan.

Apabila dilihat dari gencarnya para pengkritisi dalam mengontrol kinerja pemerintah, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan aksi-aksi tersebut didorong oleh keinginan untuk mencegah kekuasaan pemerintahan yang mutlak dan ketidak inginan rakyat untuk dibodohi kembali. Latar belakang sejarah kelam pemerintahan orde baru yang begitu memasung kebebasan berpendapat dan banyaknya tindakan “Kolusi”, “Korupsi” dan “Nepotisme” lah, yang demikian kuat mencekram suara dan penglihatan masyarakat untuk tahu sejauh mana keterbukaan pemerintah. Cara-cara demikian adalah untuk menutup mata dan pengetahuan rakyat akan tindakan bebas pemerintah meraih kemakmuran personal saja.

Budaya orde baru yang menawarkan kemakmuran personal, menjadi sulit bagi kalangan yang setia akan pemerintahan orde baru untuk melepaskan kebiasaan tersebut. Semua yang berawal dari rela berkorban pada saat dibangunnya Negara ini, berubah menjadi didasarkan pada kepentingan yang sifatnya lebih berorientasi kearah meraup keuntungan belaka. Korupsi yang dulunya tidak begitu merajalela dikalangan pejabat, sampai saat ini menjadi sangat sulit ditumpas akibat dari sudah mengakarnya perbuatan menyimpang ini hingga membentuk jaringan dan akses yang luas.

Membudayanya aktivitas koruptor dalam meraup uang rakyat, dikarenakan akses pemberi kemakmuran dari penguasa dimasa orde baru yang menjadi penyokongnya, runtuh akibat revolusi politik. Salah satu tuntutan revolusi politik akan penghapusan KKN ditubuh pemerintah, membuat atmosfer baru yang perlahan menghapus sepak terjang aksi KKN. Namun, KKN semasa orde baru masih menyisakan jejak bagi orang yang setia dijaman pemerintahan tersebut, yang kemudian mendirikan jaringan baru dengan gerakan yang lebih mengarah pada satu pokok permasalahan tersulit untuk diberantas di negeri ini.

Pemberantasan yang demikian sulit, diakibatkan oleh keterlibatan pejabat tinggi, yang sebelumnya memiliki jaringan lebih luas dalam fungsi pemerintahan maupun pengaruhnya dikalangan para aktor serakah. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dilatarbelakangi oleh jabatan yang dipegang, sehingga kekuasaan tersebut menjadi factor kunci akan bertahannya aksi-aksi korupsi terus berjalan.

Baru-baru ini sering kita dengar kasus korupsi yang masih hangat diperbincangkan, tidak hanya dimedia cetak tetapi juga media elektronik terus mengabarkan perkembangannya. Kasus yang tegolong dalam ranah korupsi ini terkait dengan adanya “whistler blower” sebagai aktor penting yang sedikit banyak memberikan informasi tentang kasus korupsi, aktor ini berusaha mengungkap keterlibatan pejabat Negara. Demikianlah semakin membuktikan bahwa kekuatan jaringan korupsi ditengarai ada keterlibatan pejabat tinggi, dimana kekuasaan yang luaslah sebagai dasar sepak terjang mereka terus bertahan.

Nyanyian whistler blower yang dianggap dapat mengancam eksistensi para tikus berdasi menjadi kalang kabut berusaha membungkam bagaimana nyanyiannya tak lagi terdengar. Satu demi satu tindakan korupsi yang dilakukan tikus berdasi dihidangkan kepada khalayak umum melalui media massa. Sebut aja Susno duaji, beliaulah pemeran whistler blower yang saat ini sedang dilumpuhkan jaringan informasinya oleh jaringan-jaringan koruptor melalui kewenangan pejabat-pejabat yang juga terlibat dengan kerja kotor para koruptor. Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat, dimana telah disebutkan oleh susno duaji tidak menjadi terus untuk dituntaskan malah sebaliknya menjadi dikesampingkan, sedangkan Susno Duaji yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum secara layak sebagai whistler blower dicari-cari kesalahan yang pernah dilakukan beliau untuk menjatuhkan namanya.

Tindak lanjut yang demikian menjadi semakin tidak masuk akal, berulang kali Susno meminta perlindungan hukum agar nyanyian tetap terdengar sampai pada akhir dimana semua koruptor dapat  ditangkap menjadikan status beliau yang semula sebagai saksi dikepolisian berubah menjadi tersangka korupsi dalam kasus lain. Padahal kasus yang sedang menjadi polemik belakangan ini belum tertuntaskan. Nama koruptor yang ditengarai sebagai otak aksi korupsi yang telah diterangkan oleh Susno duaji diruang DPR tahun 2010 lalu dengan inisial SJ, menjadi tenggelam tertutupi kasus susno yang juga diduga terlibat dalam korupsi PILKADA JABAR. Meskipun Susno tidak lagi dinyatakan sebagai dugaan melakukan korupsi melainkan sebagai tersangka, sungguh mengherankan apabila kasus lain namun serupa bentuk kejahatannya dapat mengesampingkan kasus yang lebih besar ranahnya. Seolah-olah para oknum pejabat berusaha melindungi keterkaitan SJ dan mengalihkan perhatian masyarakat dengan kasus kejahatan yang dilakukan Susno Duaji.

Dibungkamnya nyanyian Susno Duaji seakan mencegah tim pemberantas korupsi menetapkan target perburuan untuk terlibat lebih dalam mengungkap jaringan-jaringannya yang juga masuk kedalam ranah mafia hukum, sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan eksistensi para koruptor tersebut bisa melenggang bebas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Usaha lainnya yang dilakukan untuk membungkam Susno Duaji adalah dengan memenjarakan Susno dalam kasus PILKADA JABAR yang saat ini telah diproses di pengadilan dengan hasil vonis kurungan 3 tahun penjara. Melihat tidak terlindunginya whistler blower secara hukum, menyebabkan menebar ketakutan untuk whistler blower yang lain demi mengungkap kejahatan para koruptor. Perlulah segera disahkannya RUU tentang perlindungan hukum secara layak bagi pemberi informasi agar terungkap semua kejahatan korupsi beserta jaringannya.

Tindak lanjut terhadap oknum-oknum koruptor yang belum tersentuh hukum seperti yang telah disampaikan oleh Susno duaji dapat menjadi tolak ukur bahwa negeri ini masih perlu melakukan perbaikan norma dan kepribadian. Segera setelah dijatuhkannya vonis terhadap Susno Duaji, diharapkan tidak membuat keadilan hukum negeri inikembali menjadi membeku dibawah tangan oknum-oknum berpangkat, sehingga memberikan ruang dan waktu untuk kembali bangkit dalam merentangkan sayapnya meraup keuntungan sebesar-besanya dari uang rakyat.

*Perangkat Muda Baru Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

KPK Perwakilan

Oleh : Sigit Hery Kurniawan*

Target mendirikan 18 pengadilan tipikor di 18 provinsi oleh Pemerintah pada akhir tahun ini seperti menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi yang ada di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan, Pemerintahan sepertinya lebih fokus terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Ibukota dan instansi pemerintahan.

Tetapi bila dilihat dari pengadilan tipikor yang telah didirikan di 3 provinsi di Indonesia, keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Tipikor dianggap sangat kecil sekali bagi seorang koruptor. Namun kita harus tetap optimis terhadap pembentukan pengadilan tipikor ini, dan sangat di harapkan dengan keberadaan pengadilan tipikor ini akan menjadi tempat bagi penghakiman koruptor-koruptor yang telah terbukti bersalah .

Selain dari pendirian 18 pengadilan tipikor ini, dalam pemberantasan korupsi yang ada di daerah-daerah di harapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja lebih keras, sehingga kasus-kasus korupsi ini bisa dihilangkan dari Indonesia ini . tapi bila kita lihat pada saat ini sepertinya tidak dimungkinkan untuk KPK melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di daerah-daerah karena di dalam tubuh KPK sendiri jumlah anggota itu tidak lebih dari 500 orang, sehingga bila dari ke-500 orang itu di bagi menjadi sebuah tim penyidikan kasus korupsi tidak menjadi sebuah tim yang sangat efektif.

Melihat dari raelita itu sehingga muncul sebuah gagasan pada tahun 2008-2009 untuk membentuk KPK keterwakilan di setiap daerah. Tetapi dari sebuah gagasan ini banyak muncul opini yang menyatakn pro dan kontra terhadap pendirian KPK keterwakilan di daerah tersebut .

• KPK keterwakilan merupakan sikap dari sebagian aktivis anti korupsi di daerah

• Ekspresi dari ketidakpercayaan aktivis anti korupsi terhadap aparat penegak hukum konvensional dalam penanganan kasus-kasus korupsi di daerah

• Didasarkan kepada presedan di daerah, bahwa “kehadiran” KPK di daerah dalam kasus korupsi tertentu ternyata berdampak pada perbaikan kualitas penanganan perkaranya

• Dikemukakan dengan disertai catatan-catatan, misalnya : KPK perwakilan harus bisa dijaminkan integritasnya baik secara personal maupun lembaga.

Mungkin itu sebagian pendapat yang pro terhadap terbentuknya KPK perwakilan di daerah, namun ada juga pendapat yang menyatakan kontra terhadap pendirian KPK perwakilan , antara lain :

• Ekspresi kekhawatiran akan potensi “Rivalitas yang tidak sehat” antara empat lembaga penegak hukum di daerah dengan KPK perwakilan

• Dimaknai sebagai “konfirmasi” terhadap tuduhan mengenai gagalnya aparat penegak hukum konvensional menangani kasus-kasus korupsi di daerah secara optimal

• Dibaca oleh sebagian aparat penegak hukum sebagai upaya mempermanenkan KPK, sesuatu yang menyalahi kodrat awal pembentukannya sebagai “trigger mechanism” yang hanya dibutuhkan pada situasi yang tidak normal (tidak dimaksudkan permanen).

Melihat dari pendapat mengenai pro dan kontra terhadap pembentukan ini , Dept. Kebijakan Publik mempunyai sikap :

1. Dirikanlah KPK perwakilan di tiap daerah, dengan menyinkronkan terhadap aparat penegak hukum yang ada di tiap daerah, sehingga tidak terjadi rivalitas antara lembaga penegak hukum yang ada di daerah dan KPK perwakilan yang ada di daerah.

2. Lakukan Reformasi Birokrasi di tubuh aparat penegak hukum baik yang ada di daerah maupun nasional sehingga aparat penegak hukum kembali kepada tugas utamanya yaitu sebagai penegak hukum yang berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia.

3. lakukan pengawalan terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tipikor terhadap para koruptor, sehingga hasil keputusan itu memang layak dan pantas terhadap para koruptor tersebut.

Hidup mahasiswa, hidup rakyat indonesia

Departemen Kebijakan Publik

BEM FH 2011

* Kepala Departemen Kebijakan Publik BEM FH Undip 2011 (18 Maret 2011)


Buruh dan Setumpuk Masalah

Oleh : Tisna Ayu Octavianty

Tanggal 1 mei adalah hari buruh sedunia, termasuk Indonesia. Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Buruh meskipun saat ini namanya sudah diganti menjadi pegawai, karyawan, pada dasarnya tetap saja buruh, mereka yang mati-matian bekerja untuk orang lain. Lalu apakah mereka mendapatkan kesejahteraan yang setimpal dengan kerja mereka?

Bertempatan dengan hari buruh sedunia 1 Mei kemarin, para buruh dari beberapa daerah mulai untuk menyuarakan aspirasi mereka, mereka bersatu menegaskan pemerintah menyelesaikan persoalan yang mendarah daging bagi para buruh. Saat ini pemerintah terkesan gagal untuk memberikan upah dan perlindungan yang layak bagi para buruh. Sejak merdeka 66 tahun silam, kaum buruh belum bisa mengecap apa yang di sebut kesejahteraan, padahal kaum buruh menjadi tonggak dari pembangunan, tetapi justru kaum buruh yang tertinggal dan dipandang sebelah mata.

Saat ini kaum buruh sangat jauh dari harapan. Kesejahteraan masih rendah,tingkat kepastian kerjapun semakin tidak jelas. Ini menyimpulkan bahwa nasib buruh berada di ambang batas. Batas yang tidak sesuai dengan harapan,terutama di bidang perekonomian. Gaji buruh kecil, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat tidak menguntungkan buruh. Dalam UU tersebut, ada pasal yang mengatur tentang buruh kontrak dan outsourcing. “Hal ini tentu saja menguntungkan pemodal dan mengkebiri hak buruh.” Kondisi ekonomi sekarang serba sulit. Lapangan kerja susah, pendidikan mahal, kesehatan bagi rakyat miskin, kurang dilayani. “Banyak rakyat miskin yang tak dapat Jamkesmas.” Betapa kompleknya masalah buruh saat ini.

Buruh seakan-akan menjadi rakyat miskin yang dipandang sebelah mata. Buruh tidak terlindungi, masih banyaknya buruh yang tidak dimasukkan ke dalam asuransi jiwa padahal sudah jelas pekerjaannya membahayakan. Ini merupakan suatu kewajiban para pengusaha untuk memasukkan buruh kedalam asuransi. Masalah buruh memang sangat komplek dan saling berhubungan. Masalah yang tidak terselasaikan karna pihak pengusaha, pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan buruh.

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 1969 dilanjutkan dengan PP Nomor 8 tahun 1981,dikatakan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Upah adalah hak yang timbul dari perjanjian kerja yang wajib dibayarkan pengusaha. Upah adalah semata-mata untuk memenuhi kehidupan buruh itu sendiri. Maka sudah selayaknya untuk menunjang kesejahteraan buruh, upah harus dibayarkan sebagaimana mestinya. Tetapi pada kenyataannya justru banyak buruh yang dibayar dibawah standar. Ini menjadi kritikan tajam bagi pemerintah dalam penegakan sistem upah buruh.

Bagaimana seharusnya kehidupan buruh yang layak? Beranjak dari buruh dan kompleksitas masalahnya tentu harus ada contok kehidupan buruh yang layak. Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah serta imbalan didalam lingkungan pekerjaannya.”, salah satu ayat pasal 29 telah menyebutkan bahwa apa yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan pekerjaannya, para buruh juga berhak untuk mengembangkan dirinya didalm lingkungan pekerjaan.

Tetapi pada kenyataannya, buruh tetap saja buruh,seorang bawahan yang harus patuh pada perintah atasan, dan menerima upah yang tidak sebanding, meskipun UU telah mengatur pembagian upah oleh para buruh. UU yang diciptakan pemerintah untuk melindungi para buruh dari kesewenang-wenangan para atasan, justru malah mencekik buruh. UU ini tidak berlaku sebagaimana fungsinya, bahkan UU yang mengatur pembagian upah buruh justru saat ini malah ditinggalkan.

Bagaimana seharusnya pemerintah agar kesejahteraan para buruh tercapai? Kesejahteraan buruh tidak akan tercapai apabila para pihak tidak saling menghargai. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah merubah sistem,karena sebagus apapun produk UU yang telah dibuat untuk menyejahterakan buruh,tetapi sistem penerapannya tidak bagus,UU itu tidak akan berfungsi semestinya.

Pemerintah juga harus mendengar suara buruh. Berusaha untuk memenuhi tuntutan buruh sebagaimana mestinya. Memberikan jaminan kepada buruh, perlindungan kepada buruh, upah yang sesuai dengan pekerjaan buruh. Menghargai buruh sebagai elemen pembangunan. Sistem yang berubah dari kapitalisme menjadi sosialisme bagi para buruh. Mendekatkan diri secara aktif bagi para buruh. Pada intinya buruh adalah elemen pembangun bangsa. Terlepas dari kompleksitas masalah buruh sebagai masyarakat bawahan yang dipandang sebelah mata, kita harus menghargai buruh sebagai manusia.

Berusaha mensejahterakan buruh sebagaimana mestinya merupakan tanggung jawab bersama. Kesejahteraan buruh juga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia yang semakin turun drastis jauh dari harapan. Tinggalkan masalah buruh dan hargai buruh sebagai manusia.

Oleh : Tisna Ayu Octavianty

Perangkat Muda Baru Departemen  Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s