Peradilan Tata Usaha Negara

Posted: Juni 21, 2011 in essai
Tag:

Latar belakang lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam suatu negara terdapat wilayah kewenangan pemerintah dan ada pula wilayah kewenangan warga negara. Dimana antara wilayah-wilayah ini bertindak diwilayahnya masing-masing dan tidak boleh diganggu karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Peradilan Tata Usaha Negara baru hadir pada negara Republik Indonesia tahun 1986 hal ini terjadi karena adanya perpindahan konsep negara dari negara penjaga malam (Nachtwakerstaat) menjadi negara dengan konsep negara kesejahteraan (Welfarestate).
Pada saat konsep negara dari negara penjaga malam (Nachtwakerstaat) negara hanya menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara, dimana negara hanya melihat apa yang terjadi didalam masyarakat (Nachtwakerstaat). Konsep ini berubah pada tahun 1986 dimana negara bukan lagi sebagai negara penjaga malam tetapi berubah konsep menjadi negara dengan konsep negara kesejahteraan (Welfarestate).
Hal ini membuat negara tidak hanya sekedar menjaga keamanan saja tetapi juga harus memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, sehingga pemerintah harus menerobos batas-batas yang ada untuk masuk kedalam kehidupan warga negara agar dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negara.
Dengan adanya perubahan konsep ini akan menibulkan kepentingan warga negara yang dirugikan oleh negara yang dianggap melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk melawan negara maka warga negara yang merasa dirugikan oleh negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara dapat menuntut pemerintah didalam bidang peradilan yakni peradilan tata usaha negara.

Fungsi dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga negara dengan pemerintah dalam hai ini Pejabat Tata Usaha Negara. Warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka berhak menuntut dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterangkan dalam Pasal 47 jo pasal 1(4) jo pasal 1(3) jo pasal 3(1) yakni Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Syarat adanya ketentuan sebuah Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
a. Harus ada aturan hukum yang abstrak yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya.
b. Harus ada perselisihan yang konkrit, maksudnya perselisihan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
c. Dalam membawa perkara minimal ada 2 pihak yang berpekara dalam hal ini 1 warga negara dan 1 lagi Pejabat Tata Usaha Negara.
d. Salah satu pihak yang berpekara haruslah Pejabat Tata Usaha Negara.
e. Perkaranya dalam ranah bidang Hukum Administrasi Negara atau Hukum Publik.

Maksud Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi 2 yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan Perbuatan Melawan Undang-undang (Onwetmatigedaad).
Lebih luas perbuatan melawan hukum dibandingkan perbuatan melawan undang-undang hal ini dikarenakan kalau melawan undang-undang adalah hanya yang tertulis saja sedangkan perbuatan melawan hukum terdiri dari peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheids daad) terdapat 2 bidang yang diatur didalamnya seperti Hukum Perdata dan Hukum Publik. Sengketa Pemerintah dengan warga negara dalam bidang hukum Privat/ Perdata diselesaikan di Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa hukum dalam bidang hukum publik.

Pembatasan Kewenangan PTUN
Terdapat pembatasan Langsung terhadap perkara yang tidak dapat diterima oleh PTUN yakni dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai apa yang tidak termasuk dengan keputusan TUN, pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai sebuah sengketa TUN dalam tertentu, ketentuan tentang sengketa di lingkungan Peradilan Militer. Pembatasan tidak langsung menurut Pasal 49 Jo Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatasan langsung yang bersifat sementara Pasal 142 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara
Terdapat beberapa kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan peradilan yang ada di Indonesia sebelumnya. Pertama, adanya tenggang waktu hal ini diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Kedua, adanya asas hakim aktif hal ini diatur dalam pasal 62-63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa didalam sengketa Tata Usaha Negara hakim berperan aktif untuk membantu pihak yang lemah. Dalam hal ini pihak yang lemah adalah warga negara karena melawan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kekuasaan.
Ketiga, adanya proses dismissal atau kewenangan untuk menolak perkara hal ini diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam proses ini ketua PTUN berhak untuk menyaring sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diterima maupun tidak diterima. Proses dismissal ini merupakan prinsip hakim aktif dimana dengan menghentikan gugatan akan mengirit waktu dan biaya dalam perkara sehingga tidak merugikan warga negara.
Keempat, adanya Asas Presumptio Justae Causa artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat TUN harus tetap dianggap benar sampai Pengadilan memutuskan yang sebaliknya.
Kelima, Sengketa Tata Usaha Negara tidak mengenal Rekonvensi maksudnya tidak ada gugat balik terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Alasan adanya prinsip ini adalah tidak mungkin menggugat badan/ pejabat TUN keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat itu sendiri.

Masalah Gugatan
Dimulai dari Persiapan Gugatan adalah adanya pokok sengketa dimana objek sengketanya yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Salah satu pihaknya setidak–tidaknya pejabat Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak boleh melebihi 90 hari sejak tersebut Keputusan dikeluarkan dan didalam hal ini akan dijelaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut.
Pengajuan Gugatan dilakukan oleh seorang kuasa, bila dipandang perlu memanggil para pihak, membayar biaya pengadilan, dan pengakomodir tentang membayar biaya pengadilan, dan penetapan pengkabulan permohonan gugatan, juga tidak boleh lebih dari tenggat waktu yang ada.
Proses Pemeriksaan didalamnya terdapat Pemeriksaan Internal seperti dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hakim bersifat aktif, kewenangan menyaring perkara termasuk gugatan atau tidak oleh Ketua Pengadilan TUN untuk menolong yang lemah yakni warga negara.

Obyek Gugatan
Syarat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah mempunyai beberapa syarat yaitu:
a.Kongkrit
Maksudnya adalah menunjuk sebuah objek yang jelas dan nyata.
b.Individual
Harus menyebutkan secara jelas siapa orang yang dituju.

c.Final
Surat ini punya kekuatan untuk langsung dilaksanakan, surat keputusan yang masih menunggu persetujuan tidak bisa digugat karena belum final.
d.Menimbulkan akibat hukum
Harus merugikan warga negara, karena apabila tidak merugikan maka untuk apa digugat.

Tenggang Waktu Gugatan
Dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada batas waktu menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan atau diumumkannya Surat Keputusan.
Dalam PTUN dikenal adanya daluwarsa yang terdapat pada Keputusan Fiktif di ayat 2 dijelaskan jika jangka waktu sebuah keputusan itu sudah lewat maka hasil keputusannya ialah ditolak. Dan di ayat 3 jika tidak ditentukan jangka waktu sebuah keputusan TUN oleh Badan / Pejabat TUN maka Badan/ Pejabat TUN tersebut dianggap menolak dengan jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan tersebut kepada Badan / Pejabat TUN yang bersangkutan.

Proses Internal Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Istilah yang dikenal adalah Rapat Permusyawaratan Pemeriksaan oleh Ketua PTUN, proses ini disebut Proses Dismissal. Adanya Proses Dismissal untuk menyaring gugatan yang masuk kepada PTUN apakah perkara yang diajukan merupakan benar dapat diperiksa di PTUN. Apabila perkara tidak memenuhi persyaratan misalkan melebihi tenggang waktu maka perkara akan ditolak.
Proses Dismissal ini ada untuk menguatkan posisi penggugat karena akan sia-sia apabila terus dimajukan perkaranya sedangkan perkara tersebut tidak termasuk kewenangan PTUN. Apabila penggugat tidak menerima putusan dismissal maka dapat mengajukan gugatan perlawanan kepada ketua PTUN. Untuk mengajukan proses ini prosesnya sama dimana harus diberikan kepada pengadilan.
Perkara perlawanan ini diselesaikan dengan proses acara cepat dimana prosesnya singkat waktunya hanya 14 hari setelah keputusan dibuat, dan diputuskan oleh hakim tunggal. Apabila gugatan dikabulkan maka Surat Keputusan dari Ketua PTUN akan gugur demi hukum dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa. Apabila diteruskan maka Surat Keputusan dari Ketua PTUN dinyatakan benar maka perkara akan dihentikan dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Pemeriksaan Persiapan Perorangan / Majelis Hakim Pasal 63
Apabila tidak ada proses dismissal maka ketua PTUN akan membentuk majelis hakim untuk menangani perkara yang ada. Pemeriksaan ini ada setelah proses dismissal dan dilakukan oleh hakim dimana penggugat diminta untuk melengkapi gugatan yang belum jelas (Obscuur Libel). Hakim wajib memberi nasihat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data dalam jangka waktu 30 hari, juga dapat meminta Penjelasan terhadap Badan/ Pejabat TUN yang bersangkutan (yang digugat). Apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak disempurnakan/ dilengkapi gugatannya maka Hakim memutus gugatan tersebut Gugur / tidak diterima dan bila tidak diterima tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi namun harus mengajukan gugatan baru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s