Buruh dan Setumpuk Masalah

Posted: Juni 20, 2011 in essai

Tanggal 1 mei adalah hari buruh sedunia, termasuk Indonesia. Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Buruh meskipun saat ini namanya sudah diganti menjadi pegawai, karyawan, pada dasarnya tetap saja buruh, mereka yang mati-matian bekerja untuk orang lain. Lalu apakah mereka mendapatkan kesejahteraan yang setimpal dengan kerja mereka?

Bertempatan dengan hari buruh sedunia 1 Mei kemarin, para buruh dari beberapa daerah mulai untuk menyuarakan aspirasi mereka, mereka bersatu menegaskan pemerintah menyelesaikan persoalan yang mendarah daging bagi para buruh. Saat ini pemerintah terkesan gagal untuk memberikan upah dan perlindungan yang layak bagi para buruh. Sejak merdeka 66 tahun silam, kaum buruh belum bisa mengecap apa yang di sebut kesejahteraan, padahal kaum buruh menjadi tonggak dari pembangunan, tetapi justru kaum buruh yang tertinggal dan dipandang sebelah mata.

Saat ini kaum buruh sangat jauh dari harapan. Kesejahteraan masih rendah,tingkat kepastian kerjapun semakin tidak jelas. Ini menyimpulkan bahwa nasib buruh berada di ambang batas. Batas yang tidak sesuai dengan harapan,terutama di bidang perekonomian. Gaji buruh kecil, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat tidak menguntungkan buruh. Dalam UU tersebut, ada pasal yang mengatur tentang buruh kontrak dan outsourcing. “Hal ini tentu saja menguntungkan pemodal dan mengkebiri hak buruh.” Kondisi ekonomi sekarang serba sulit. Lapangan kerja susah, pendidikan mahal, kesehatan bagi rakyat miskin, kurang dilayani. “Banyak rakyat miskin yang tak dapat Jamkesmas.” Betapa kompleknya masalah buruh saat ini.

Buruh seakan-akan menjadi rakyat miskin yang dipandang sebelah mata. Buruh tidak terlindungi, masih banyaknya buruh yang tidak dimasukkan ke dalam asuransi jiwa padahal sudah jelas pekerjaannya membahayakan. Ini merupakan suatu kewajiban para pengusaha untuk memasukkan buruh kedalam asuransi. Masalah buruh memang sangat komplek dan saling berhubungan. Masalah yang tidak terselasaikan karna pihak pengusaha, pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan buruh.

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 1969 dilanjutkan dengan PP Nomor 8 tahun 1981,dikatakan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Upah adalah hak yang timbul dari perjanjian kerja yang wajib dibayarkan pengusaha. Upah adalah semata-mata untuk memenuhi kehidupan buruh itu sendiri. Maka sudah selayaknya untuk menunjang kesejahteraan buruh, upah harus dibayarkan sebagaimana mestinya. Tetapi pada kenyataannya justru banyak buruh yang dibayar dibawah standar. Ini menjadi kritikan tajam bagi pemerintah dalam penegakan sistem upah buruh.

Bagaimana seharusnya kehidupan buruh yang layak? Beranjak dari buruh dan kompleksitas masalahnya tentu harus ada contok kehidupan buruh yang layak. Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah serta imbalan didalam lingkungan pekerjaannya.”, salah satu ayat pasal 29 telah menyebutkan bahwa apa yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan pekerjaannya, para buruh juga berhak untuk mengembangkan dirinya didalm lingkungan pekerjaan.

Tetapi pada kenyataannya, buruh tetap saja buruh,seorang bawahan yang harus patuh pada perintah atasan, dan menerima upah yang tidak sebanding, meskipun UU telah mengatur pembagian upah oleh para buruh. UU yang diciptakan pemerintah untuk melindungi para buruh dari kesewenang-wenangan para atasan, justru malah mencekik buruh. UU ini tidak berlaku sebagaimana fungsinya, bahkan UU yang mengatur pembagian upah buruh justru saat ini malah ditinggalkan.

Bagaimana seharusnya pemerintah agar kesejahteraan para buruh tercapai? Kesejahteraan buruh tidak akan tercapai apabila para pihak tidak saling menghargai. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah merubah sistem,karena sebagus apapun produk UU yang telah dibuat untuk menyejahterakan buruh,tetapi sistem penerapannya tidak bagus,UU itu tidak akan berfungsi semestinya.

Pemerintah juga harus mendengar suara buruh. Berusaha untuk memenuhi tuntutan buruh sebagaimana mestinya. Memberikan jaminan kepada buruh, perlindungan kepada buruh, upah yang sesuai dengan pekerjaan buruh. Menghargai buruh sebagai elemen pembangunan. Sistem yang berubah dari kapitalisme menjadi sosialisme bagi para buruh. Mendekatkan diri secara aktif bagi para buruh. Pada intinya buruh adalah elemen pembangun bangsa. Terlepas dari kompleksitas masalah buruh sebagai masyarakat bawahan yang dipandang sebelah mata, kita harus menghargai buruh sebagai manusia.

Berusaha mensejahterakan buruh sebagaimana mestinya merupakan tanggung jawab bersama. Kesejahteraan buruh juga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia yang semakin turun drastis jauh dari harapan. Tinggalkan masalah buruh dan hargai buruh sebagai manusia.

Oleh : Tisna Ayu Octavianty

Perangkat Muda Baru Departemen  Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s