Pengakuan dalam Hukum Internasional

Posted: Januari 31, 2011 in Uncategorized
Tag:,

Pengakuan dalam Hukum Internasional

oleh Fuad Fahmi

 

Pengakuan dalam HI muncul dari persoalan munculnya negara-negara baru. Masalah ini harus dihadapi karena diantaranya untuk menjalin hubungan diplomatic dengan negara tersebut. Ada 2 teori pokok mengenai hakikat, fungsi, dan pengaruh pengakuan, yaitu:

  1. Teori Konstitutif (constitutive theory)

Maksudnya hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan Internasional.

  1. Teori deklarator atau evinder (declaratory atau evidentiary theory)

Status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi pakta/ perjanjian yang telah ada.

Menurut Hukum Internasional negara-negara memiliki kewajiban untuk mengakui negara baru atau pemerintah baru yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan status kenegaraan atau kapasitas pemerintahan. Negara-negara menganggap pengakuan sebagai suatu tindakan hukum.

Pengakuan tidak langsung biasa merupakan pengakuan de facto, atau pengakuan suatu kesatuan sebagai otoritas perlawanan, atau mengidentifikasikan suatu kehendak melaui wakil-wakil untuk menjalin hubungan tidak resmi tanpa ada pengakuan tegas. Pengakuan dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut:

  1. Keikutsertaan bersama dalam traktat multilateral.
  2. Keikutsertaan dalam konferensi Internasional.
  3. Diawalinya negoisasi-negoisasi antara suatu negara yang mengakui dan negara yang diakui.

 

Macam – Macam Pengakuan

Pengakuan tidak langsung merupakan salah satu contoh pengakuan, lalu ada pengakuan bersyarat yakni pengakuan yang diberikan dengan syarat tertentu, umumnya berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi negara itu. Namun apabila kewajiban tidak dipenuhi maka tidak akan menghapus pengakuan karena pengakuan yang diberikan tidak dapat ditarik kembali. Apabila syarat ini dilanggar maka negara itu dapat dinyatakan bersalah melanggar Hukum Internasional dan ada kemungkinan negara yang mengakui untuk memutuskan hubungan diplomatik sebagai sanksinya atau dilakukan sanksi lainnya. Contohnya Kongres berlin 1878 mengakui Serbia, Montenegro, Rumania, dan Bulgaria yang tidak boleh memaksakan setiap perbedaan keyakinan beragama di dalam negaranya. Namun ada pengecualian pengakuan bersyarat dapat ditarik kembali, contohnya pengakuan Inggris terhadap Estonia tahun 1919 dinyatakan ”untuk sementara waktu dan dengan semua reservasi yang dipandang perlu dimasa mendatang” dengan tegas ditarik jadi pengakuan tidak merupakan suatu tindakan pengakuan tetap seandainya terjadi perubahan kondisi-kondisi. Sehingga apabila syarat itu tidak dilaksanakan maka tindakan itu menjadi batal atau tidak berlaku.

Terdapat pengakuan kolektif di dalam Hukum Internasional maksudnya agar negara diakui maka harus ada izin dari keanggotaaan tersebut sama dengan pengakuan terhadap anggota itu sebagai suatu negara. Contohnya untuk menjadi anggota PBB harus mendapatkan izin dari anggota yang telah mengikuti PBB sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan keuntungan dari tindakan kolektif Internasional atau melalui lembaga internasional tidak dapat dibantah. Sehingga akan meniadakan ketimpangan-ketimpangan karena tindakan pengakuan sepihak.

Pengakuan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan negara. Apabila pemerintah dari suatu negara menolak pengakuan terhadap suatu perubahan dalam bentukk pemerintahan negara lain, maka hal ini bukan berarti menghapuskan pengakuan terhadap status kenegaraannya.

 

Penarikan Kembali Pengakuan

Apabila pengakuan secara de jure telah diberikan maka pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali. Walaupun pengakuannya hanya dibidang politik namun sudah menunjukkan dimulainya hubungan dengan negara atau pemerintah yang diakui. Suatu pemutusan resmi hubungan diplomatik dapat dinyatakan, akan tetapi negara atau pemerintah yang sekalinya pernah diakui tidak akan kehilangan statusnya dalam masyarakat internasional.

Pengakuan De Facto dan De Jure

Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Hukum Internasional untuk dapat berpatisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional.

Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta (de facto).

Kata – kata de jure dan de facto secara tegas tidak merupakan deskripsi atas proses pengakuan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan status negara atau pemerintah tertentu untuk siapa pengakuan itu dikeluarkan. Pada umumnya praktek itu adalah mengawali tahap pengakuan de jure dengan melalui suatu periode pengakuan de facto, khususnya dalam kasus suatu pemerintah sah yang digulingkan suatu rezim revolusioner. Pengakuan de facto mempunyai kekuatan berlaku surut (retroactive) seperti halnya pengakuan de jure.

Perbedaan penting yang diterapkan atau diikuti antara pengakuan de jure dan pengakuan de facto yang membedakan salah satu substansinya, yaitu:

  1. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
  2. Hanya negara yang diakui secara de jure yang dapat mewakili negara lama untuk tujuan suksesi negara, atau berkaitan dengan pengajuan suatu klaim atas kerugian yang diderita oleh warga negara tersebut sebagai akibat perbuatan negara yang mengakui yang melanggar hukum internasional.
  3. Wakil-wakil dari kesatuan yang hanya diakui de facto secara hukum tidak berhak atas imunitas-imunitas dan privilege-privelege diplomatik penuh.
  4. Pengakuan de facto karena sifatnya yang sementara pada prinsipnya dapat ditarik kembali pengakuan de jure yang biasanya dibenarkan.
  5. Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure, memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka tesebut harus diakui secara de jure.

 

Akibat-akibat Hukum dari Pengakuan

Pengakuan menimbulkan atau konsekuensi hokum yang menyangkut hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, dan privilege-privelege dari negara atau pemerintah yang diakui baik menurut Hukum Internasional maupun hokum Nasional negara yang memberikan pengakuan. Apabila masalah pengakuan timbul karena pengujian, meskipun sifatnya incidental, oleh pengadilan-pengadilan nasional, maka persoalan-persoalan pembuktian, penafsiran hokum dan prosedur perlu diperhatikan.

Kelemahan-kelemahan hokum yang utama dari suatu negara atau pemerintah yang diakui, antara lain sebagai berikut:

  1. Negara itu tidak dapat berpekara di pengadilan-pengadilan negara yang belum mengakuinya.
  2. Dengan alasan prinsip yang sama, tindakan-tindakan dari suatu negara atau pemerintah yang belum diakui pada umumnya tidak akan berakibat hukum di pengadilan-pengadilan negara yang tidak mengakuinya sebagaimana yang biasa diberikan menurut aturan-aturan komunitas.
  3. Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses pengadilan.
  4. Harta kekayaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak diakui sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan.

Pengakuan mengubah kelemahan-kelemahan ini menjadi negara atau pemerintah berdaulat yang berstatus penuh. Selanjutnya negara atau pemerintah yang baru diakui akan:

  1. Memperoleh hak untuk mengajukan berpekara dimuka pengadilan-pengadilan negara yang mengakuinya.
  2. Dapat memperoleh pengukuhan atas tindakan-tindakan legislatif dan eksekutif baik di masa lalu maupun di masa mendatang oleh pengadilan negara yang mengakuinya.
  3. Dapat menuntut imunitas dari peradilan berkenaan dengan harta kekayaannya dan perwakilan-perwakilan diplomatiknya.
  4. Berhak untuk meminta dan menerima hak milik atau untuk menjual harta kekayaan yang berada didalam yurisdiksi suatu negara yang mengakuinya yang sebelumnya menjadi milik dari pemerintah terdahulu.

Oleh karena itu sejak pengakuan kedua belah pihak memikul beban hak dan kewajiban Hukum Internasional.

 

Akibat Berlaku Surutnya Pengakuan

Pengakuan terhadap suatu negara atau pemerintah baru mempunyai akibat yang berlaku surut dan menghubungkannya lagi dengan saat awal berdirinya negara atau pemerintah terkait. Tindakan pengakuan itu berlaku surut akan ditentukan oleh maksud negara yang mengakui, dan hal ini secara logis sesuai dengan sifat hakikat pengakuan.

Pengakuan terhadap Pemberontak dan Pihak Berperang

Pengakuan terhadap pemberontak diberikan untuk menjalin hubungan resmi atau tidak resmi dengan badan yang dibentuk pihak pemberontak untuk menjalankan kontrol di wilayah terkait. Pemberian pengakuan keadaan berperang membawa konsekuensi yang biasa timbul terhadap negara yang mengakui, seperti dalam kasus suatu deklarasi kenetralan atau kasus perang biasa. Negara yang mengakui berhak ata hak-hak kenetralan dan hal ini harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersaing.

 

Hak-Hak atas Wilayah Baru, perubahan Wilayah dan Perubahan lainnya.

Sering negara-negara memperoleh wilayah baru atau hak-hak lain melalui tindakan sepihak yang memungkinkan:

  1. Sesuai dengan Hukum Internasional, atau
  2. Melanggar Hukum Internasional.

Dalam melanggar Hukum Internasional pengakuan mungkin dapat diupayakan untuk mengubah keraguan atas hak tersebut menjadi sesuatu yang sah dan karena itu akan menjadi pelepasan dari tuntutan negara-negara lain berupa klaim atau keberatan yang tidak sesuai dengan hak yang diakui.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s