Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Posted: Januari 28, 2011 in Uncategorized
Tag:,

LAHIRNYA PENGADILAN TIPIKOR

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

HUKUM ACARA DALAM PENGADILAN TIPIKOR

Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP)

UU No. 30 tahun 2002

UU No. 46 tahun 2009 (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

 

KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR

Menurut UU No. 30 tahun 2002 adalah memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yan penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut UU No. 46 tahun 2009 adalah :

satu-satunya pengadilan yan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor.

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : Tipikor, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tipikor, dan/atau tindak pidana yan secara tegas dlam UU lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

 

TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN TIPIKOR

§         Pertama kali dibentuk pada PN Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

§         Berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yan bersangkutan.

§         Khusus untuk daaerah Khusus Ibukota Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

 

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

Hakim karier (Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetakan sebagai hakim tindak pidana korupsi).

Hakim Ad Hoc (seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi).

Menurut UU No. 30 tahun 2002 pemeriksaan perkara dilakukan oleh pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung berjumlah lima orang yang terdiri atas 2 orang hakim PN/ PT/ MA dan 3 orang hakim Ad Hoc.

Menurut UU No. 46 tahun 2009 yaitu :

1.       Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 oran hakim dan sebanyak-banyaknya 5 orang hakim terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.

2.       Dalam hal majelis hakim berjumlah 5 orang, maka komposisi majelis hakim adalah 3 banding 2 dalam hal majelis hakim berjumlah 3 orang, maka komposisi majelis hakim adalah 2 banding 1.

3.       Penentuan jumlah komposisi majelis hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing atau Ketua MA sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan kasus demi kasus.

 

Sumber : Workshop Tipikor oleh UPK Pseudorechtspraak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s