Kekuasaan, Wewenang dan Hukum

Posted: Januari 28, 2011 in kuliah
Tag:,

Kekuasaan, Wewenang dan Hukum

 

Kekuasaan

Perspektif sosiologis adalah kekuasaan merupakan unsure terpenting dalam kihidupan sosial, bukan sebagai sesuatu yang baik atau buruk

Pengertian adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sesuai kehendak pemegang kekuasaan

Pemimpin dan pengikutnya

Max weber, kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang/kelompok untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sekaligus penerapan tindakan jika ada perlawanan

Sumber : hak milik kebendaan, kedudukan, birokrasi, ilmu pengetahuan

Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat disebut kedaulatan, gactano mosca menyebut the ruling class

 

Simetris

  1. persahabatan, sehari- hari, masyarakat sederhana
  2. hubungan ambivalen, pertentangan horizontal

Asimetris

  1. popularitas, meniru, tunduk pada perintah, masyarakat komplek
  2. tunduk pada pemimpin formal/informal, pertentangan vertical

 

pola umum kekuasaan menurut mac iver

  1. tipe kasta = strata sosial tertutup missal raja, banngsawan
  2. tipe oligarkis = pembedaan kelas oleh kebudayaan, misal masyarakat feudal
  3. tipe demokratis = tergantung mobilitas partai

 

wewenang

Authority or legalized power

Pengertian = kekuasaan yang terdapat pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan/pengakuan dari masyarakat

 

Hukum

Hukum membatasi kekuasaan dan wewenang. Hukum dan kekuasaan harus sinergi (hukum tanpa kekuasaan merupakan hukum yang mati)

Kekuasaan dan hukum mempunyai relevansi timbale balik, di satu pihak hukum membatasi kekuasaan, di lain pihak kekuasaan menjamin berlakunya hukum

 

Pada masyarakat komplek kekuasaan ada pemisahan pada ekonomi, sosial dsb dan cirri demokratis menonjol

 

 

Pengendalian sosial dan hukum

 

 

Benger “ cara yg digunakan untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang”

Roucek “ proses terencana / tidak dimana individu diajarkan, dibujuk/ dipaksa untuk menyesuaikan diri terhadap nilai/norma

 

Jenis-jenis pengendalian sosial

    1. formal (law and enforcement)

–          lembaga kepolisian

–          kejaksaan

–          pengadilan

    1. non formal missal lembaga adapt

sifat- sifat pengendalian sosial

  1. preventif (mencegah)
  2. represif (setelah )
  3. persuasive (pendekatan)
  4. koersif (memaksa)

 

pengertian pengendalian sosial

proses penyesuaian terhadap penyimpangan atas nilai–nilai dan norma dalam masyarakat

–          penyesuaian (conformity)

–          penyimpangan (deviation)

proses yang mengarah pada berbagai upaya yang mengharap atau memaksa orang untuk taat pada nilai dan norma

factor utama proses penyesuaian dalam masyarakat

internalisasi terhadap nilai dan norma yang ada dilingkungannya kemudian alternative, dari cara berperilaku (kita bisa meniru perilaku orang lain) dan menghasilkan reward atau punishman

 

sarana pengendalian sosial

–          dengan proses sosialisasi, merupakan sarana “ pemaksa” agar setiap orang melakukan apa yang menjadi ketentuan umum sekaligus menjadi kesepakatan bersama (internalizing the mores)

–          penggunaan sanksi kelompok, berfungsi menekan atau memaksa

 

penyimpangan

–          sosial disorganization, runtuh/terkikisnya norma, nilai dan upaya pengendalian sosial sebelumnya

–          munculnya penyimpangan tidak selalu disusul dengan pergantian niali dan norma yang baru tetapi membutuhkan proses yang panjang

 

physical type theory (cesare lombroso)

hubungan karakteristik fisik dengan watak kepribadian dihubungkan dengan kejahatan

 

kritik : dari penelitian medis bahwa identifikasi criminal terbentuk oleh kromosom sebagai penyebab tindak kejahatan

teori anatomi dan penyimpangan durkhem dalam penelitiannya tentang bunuh diri

angka bunuh diri meningkat sejalan dengan kualitas solidaritas organic dalam masyarakat yang bersangkutan

respek terhadap norma lama melemah, sedangkan norma baru belum terbentuk

 

labeling theory dan penyimpangan

becker “ penyimpangan perilaku terjadi karena ada proses penguatan secondary deviation, penyimpangan perilaku terjadi karena label yang diberikan kepada seseorang dilaksanakan terus-menerus maka semakin kuat dan mantab

 

fungsi deviasi

berfungsi positif ketika dapat dipakai sebagai katup penyelamat savety value mengurangi tekanan konflik sosial sehingga memunculkan norma atau inovasi baru yang dapat diterima dalam masyarakat.

Berfungsi negative menunjuk adanya ketegangan/konflik dalam masyarak

 

Penegakan hukum

–          tujuan utama hukum adalah keteraturan dan ketertiban

–          manusia, masyarakat dan hukum satu kesatuan

–          norma hukum, petunjuk tingkah laku terhadap rangkuman norma dan kaidah yang sudah disepakati pembentukannya oleh lembaga legslatif sebagai wakil rakyat

dasar

–          UUD 1945 pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia, ialah Negara hukum bentuk konsekuensinya ialah mewujudkan

–          Pasal 27 ayat 1 UUD 45 asas equality beforew the law (persamaan di dalam hukum

Penting dalam penegakan hukum

Semangat penyelenggara Negara sekaligus semangat penegak hukumnya

The man behind the law

Konsepsional penegakan hukum

Black law dictionary penegakan hukum law enforcement

Penegakan hukum ialah usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaida-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.

Penegak hum harusnya memiliki legal spirit, taat pada konstitusi Negara, taat pada asas hukum (lihat the basic principles of independence of judiciary, 1985 (hendarman supanji)

Penegakan hukumpreventif menurut para ahli hukum adalah lebih bermanfaat daripada tindakan represif. Mencegah suatu penyakit akan lebih baik daripada mengobati

 

 

Lembaga Kemasyarakatan dan Hukum

 

Lembaga sosial (sosial institution)

–          system yang terorganisasi dari suatu norma dan hubungan sosial, yang mencakup prosedur dan nilai umum untuk pemenuh kebutuhan masyarakat

–          himpunan dari kaidah-kaidah dan segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar/pokok di dalam kehidupan masyarakat

–          bedakan dengan pranata sosial

system = kerja sama antara elemen 1 dengan yang lain

terorganisasi = terstruktur/teratur dengan pemimpin dan bagian-bagian lain

norma = kumpulan aturan bagaimana kita bertingkah laku

kebutuhan dasar manusia

  1. seinhaft (jasmani) missal sandang, pangan, papan
  2. ideenhaft (rohani) missal agama, rereasi

kebutuhan kekerabatan, muncul lembaga kemasyarakatan batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan

kebutuhan mata pencaharian, muncul lembaga kemasyarakatan pertanian, peternakan, koperasi, industri

kebutuhan pendidikan muncul TK, SD, SMP sampai PT, pondok psantren

kebutuhan akan keindahan, muncul olahraga, sastra, seni

 

fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan

  1. sebagai pedoman berperilaku
  2. menjaga integrasi masyarakat
  3. sebagai sosial control

 

  1. apakah setiap kaidah akan membentuk lembaga kemasyarakatan?

Tidak sebab setiap kaidah harus mengalami proses institutional, yaitu proses yang dilewati suatu kaidah baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan

  1. apakah hukum dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan

iya banget, karena hukum merupakan himpunan kaidah yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat tentang keadilan. Karena hukum perwujudan dari gejala sosial (das sein) sekaligus unsur-unsur ideal (das sollen). Hukum itu merupakan sub system sosial

  1. bagaimana hubungan hukum dengan lembaga kemasyarakatan yang lain?
  1. aspek perkembangan masyarakat

–          crescive institution, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari adapt

–          enacted institution, lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk

  1. aspek nilai-nilai yang diterima masyarakat

–          basic institution, lembaga yang utama di masyarakat untuk memelihara tata tertib, sekolah, keluarga

–          secondary institution, lembaga pendukung

 

aspek penerimaan masyarakat

approved/sosially sanctioned institution missal sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah

unsactioned institution missal sindikat, mafia, preman

 

Aspek penyebarannya general inatitution, agama, idiologi

Restricted institution missal agama islam, Kristen, budha

 

Aspek fungsi

  1. operative institusion, menghimpun pola, misalnya demokrasi, industrialisasi
  2. regulative institusion, menjaga dan mengawasi

institutional configuration

    1. pola-pola yang mengatur hub antar lembaga masyarakat
    2. masyarakat homogen/tradisional cenderung statis
    3. masyarakat kompleks/terbuka cenderung dinamis

hukum sebagai lembaga kemasyarakatan yang primer, jika memenuhi syarat-syarat

  1. sumber dari hukum mempunyai wewenang (authority) dan berwibawa (prestigeful)
  2. hukum sah secara yuridis filosofis, normative, sosiologis
  3. penegak hukum dapat menjadi teladan
  4. kesadaran hukum pada seluruh lapisan masyarakat

para penegak dan pelaksana hukum tunduk dan melaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Sanksi positif dan negative dilaksanakan untuk menyempurnakan penegak hukum

perlindungan yang efektif terhadap semua unsure hukum.

 

Paul Bohanman (antropolog)

Konsep reinstitutiolizen of norm (pelembagaan kembali dari norma-norma)

“ bahwa suatu lembaga hukum merupakan alat yang digunakan oeh anggota masyrakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah penyalahgunaan dari aturan yang terhimpun dari lembaga kemasyarakatan”

Hukum merupakan aturan-aturan/kebiasaan yang mengalami proses yang disebut reinstitutionalized (kebiasaan-kebiasaan tadi diubah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s