Jenis-jenis Korupsi

Posted: Januari 28, 2011 in essai
Tag:,

Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi berasal dari bahasa lati, corruptio. Kata tersebut mempunyai kata kerja corrumpere yang memilii arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut hukum di Indonesia dapat ditemukan penjelasannya dalam tiga belas pasal Undang-Undang  No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Menurut Undang-Undang tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Jenis-Jenis Tindakan Korupsi yang Sering Terjadi di Dalam Lingkungan Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat

1.      Korupsi yang merugikan uang negara:

a.       Mencari untung dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara

Di rumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

  • Setiap orang;
  • Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  • Dengan cara melawan hukum;
  • Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b.      Menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara

Definisi dari korupsi jenis ini sama seperti korupsi yang merugikan negara tetapi ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Diatur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur–unsur:

  • Setiap orang;
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  • Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana;
  • Yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
  • Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kehidupan  sehari-hari:

a.       Korupsi yang merugikan keuangan keluarga:

Mengambil kembalian uang belanja orang tua.

b.      Korupsi yang merugikan keuangan kampus:

Melakukan mark up dana proposal kegiatan kampus.

c.       Korupsi yang merugikan keuangan negara:

Memakai mobil dinas orang tua untuk mengikuti acara pesta ulang tahun teman.

2.      Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap:

a.       Menyuap pegawai negeri

Suap, sogokan, uang pelicin merupakan tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

  • Setiap orang;
  • Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
  • Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-

b.      Memberi hadiah ke pegawai negeri karena jabatannya

Tindak korupsi seperti ini hampir sama seperti tindak korupsi sebelumnya karena merupakan variasi dari tindak korupsi sebelumnya perbedaannya karena menyuap seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dikarenakan jabatan atau wewenang tersebut dapat menguntungkan seseorang yang menyuap tersebut. Unsur-unsur terdapat dalam pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001:

  • Setiap orang;
  • Memberi hadiah atau janji;
  • Kepada pegawai negeri;
  • Dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap telah melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Diancam hukuman maksimal 3 tahun atau denda maksimal        Rp. 150.000.000,-

c.       Pegawai negeri menerima suap

Dalam kasus seperti ini tidak hanya pemberi suap saja yang dianggap bersalah tetapi pegawai negeri yang menerima uang suap tersebut bisa ditangkap. Semua diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur:

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Menerima pemberian atau janji;
  • Sebagaiman dimaksu dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau b.

Diancam dengan hukuman 5 tahun atau denda maksimal            Rp. 250.000.000,-.

d.      Menyuap hakim

Menyuap hakim agar dapat menguntungkan pihak yang memberi suap dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur tindak korupsi tersebut menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

  • Setiap orang ;
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  • Kepada hakim;
  • Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

e.       Menyuap advokat

Menyuap advokat atau pengacara atau pembela merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur menurut pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001 adalah:

  • Setiap orang;
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  • kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
  • Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

f.       Hakim menerima suap

Merupakan suatu tindak korupsi jika seorang hakim terbukti menerima suap untuk memenangkan suatu perkara dalam sidang peradilan. Sesuai dengan pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur:

  • Hakim;
  • Menerima hadiah atau janji;
  • Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

g.      Advokat menerima suap

Advokat yang terbuti menerima suap merupakan suatu tindakan korupsi. Unsur-sunsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun1999 jo. UU No. 21 tahun 2001, adalah:

  • Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
  • Menerima hadiah atau janji;
  • Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Menyuap aparat:

Menyuap polisi dengan memberi uang pada saat mendapat tilang ketika melanggar lampu lalu lintas.

b.      Menyuap dosen:

Memberikan suap berupa uang atau hadiah kepada seorang dosen untuk memberikan nilai maksimal.

3.      Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan:

a.       Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang

Merupakan suatu tindakan korupsi pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Perihal tersebut diatur dalam pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, menyebutkan unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
  • Dengan sengaja;
  • Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tertentu;
  • Uang atau surat berharga;
  • Yang disimpan karena jabatan.

Diancam dengan penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

b.      Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi memiliki arti yang beragam; mulai dari pemeriksaan keuangan sampai pemeriksaan jmlah peralatan kantor. Buku berarti banyak mulai dari laporan keuangan sampai dengan daftar peralatan kantor. Unsur-unsurnya, seperti yang disebut dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
  • Dengan sengaja;
  • Memalsu;
  • Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-.

c.       Pegawai negeri menghancurkan bukti

Bukti disini berupa akta, surat atau daftar yang dipakai sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Menurut pasal 10 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, unsur-unsur dalam jenis ini adalah:

  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
  • Dengan sengaja;
  • Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai;
  • Barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;
  • Yang dikuasai karena jabatan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Menyalahgunakan uang orang lain:

Menyalahgunakan saldo uang pada saat penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan.

b.      Memalsukan bukti:

Memalsukan kwitansi pembayaran suatu barang.

c.       Membiarkan orang lain memalsukan bukti:

Membiarkan orang lain memalsukan kwitansi pembayaran bukan hanya orang tersebut tetapi pengurus lain demikian

4.      Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan:

a.       Pegawai negeri memeras

Pemerasan dalam hal ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  • Secara melawan hukum;
  • Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potonngan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
  • Menyalahgunakan kekuasaan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Palak-memalak:

Memeras junior atau orang lain merupakan suatu tindak korupsi.

5.      Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan:

a.       Rekan TNI/POLRI curang

Tindak korupsi seperti ini sering terjsdi dalam pengadaan keperluan TNI dan kepolisian. Korupsi jenis ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, meliki unsur-unsur sebagai berikut:

  • Setiap orang;
  • Melakukan perbuatan curang;
  • Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
  • Dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Nyontek:

Pada saat ujian mencontek pekerjaan seseorang.

b.      Bolos mata kuliah:

Merupakan suatu tindakan korupsi yang dilakukan mahasiswa pada saat perkuliahan.

6.      Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan:

a.       Pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya diurus olehnya:

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa  dipilih setelah melewati proses penyeleksian (tender). Unsur-unsur korupsi jenis ini disebut dalam pasal 12 hurf I UU No. 31 yahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, yaitu:

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Dengan sengaja;
  • Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
  • Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Benturan kepentingan di acara perkuliahan:

Seseorang yang memiliki jabatan yang banyak tiba-tiba meloloskan dirinya tanpa melalui proses seleksi.

7.      Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah):

a.       Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK

Korupsi dalam gratifikasi dijelaskan dalam pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan 12C UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Disebutkan unsur-unsurnya adalah:

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Menerima gratifikasi;
  • Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  • Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari:

a.       Hadiah dosen

Nilai yang didongkrak oleh dosen karena dosen tersebut mengenal orang tua.

Sumber : Buku saku KPK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s