Hukum Bertemu dengan Stratifikasi Sosial

Posted: Januari 28, 2011 in essai
Tag:,

HUKUM BERTEMU DENGAN STRATIFIKASI SOSIAL

Oleh : Fuad Fahmi

Di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi  bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Jadi maksudnya untuk menyelesaikan masalah atau didalam kehidupan bernegara diperlukan hukum sebagai sumber pijakannya. Sedangkan menurut Aristoteles Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Namun membangun negara hukum tidaklah mudah hal ini dikatakan (alm) Prof. Satjipto Raharjo dalam bukunya Membedah Hukum Progresif beliau menyatakan mendirikan Negara hukum  tidak sama dengan mencanangkan sebuah papan nama dan bim-salabim semuanya selesai. Itu baru awal dari pekerjaan besar membangun sebuah proyek raksasa yang bernama negara hukum. Tanpa memahaminya sebagai demikian, kita akan mengalami kekecewaan, bahkan mungkin rasa frustasi. Disebut proyek raksasa, oleh karena yang dihadapi adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan begitu banyak sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial, dan last but not least perilaku kita sendiri. Dengan demikian, sejak pagi hari kita perlu bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu lama, membutuhkan kecerdasan, kearifan, keuletan, kesabaran dan tentu saja pengerahan energi yang amat besar.

Pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Didalam pasal ini terkandung asas equality before the law (persamaan didalam hukum) dan asas fair tribunal and  indenpedence of judiciary (peradilan yang independen dan tidak memihak) jadi dengan adanya pasal ini harusnya peradilan di Indonesia harus sama tidak ada tebang pilih antara golongan mampu atau tidak mampu maupun golongan atas atau golongan bawah. Dan peradilan juga harus netral tidak memihak kepada pihak manapun ketika ada suatu perkara.

Arti dari Stratifikasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stratifikasi sosial adalah  pengkelasan/ penggolongan / pembagian masyarakat secara vertikal atau atas bawah. Contohnya sistem kasta di bali. Soerjono Soekanto (1981:133), menyatakan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi, dalam artian kita tidak akan menemukan masyararakat seperti kue lapis tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas (high class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (low class) berdasarkan kriteria tertentu. Akibat adanya Stratifkasi Sosial menciptakan kelas-kelas di dalam mayarakat seperti golongan kaya dan miskin.

Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi 2:

1. Stratifikasi Sosial Tertutup

Adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi (mobilitas sosial). Contohnya masyarakat bali.

2.   Stratifikasi Sosial terbuka

Adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern.

Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bertemu dengan Stratifikasi Sosial

Di dalam penerapannya di kehidupan nyata pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sering bertemu dengan stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Untuk menerapkan pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tidak dapat terjadi dengan baik hal ini terbentur dengan stratifikasi sosial yang berada di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini dimana terjadi tebang pilih di dalam penegakan hukum di Indonesia, dan juga banyaknya kejadian atau fenomena kejadian hukum di Indonesia dimana hukum lebih memihak golongan high class yang lebih berkuasa dibandingkan masyarakat low class, dan middle class.

Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terdapat di dalam kasus Nenek Minah yang dikategorikan sebagai low class yang hanya mencuri 3 buah biji kakao yang mendapat hukuman divonis 45 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto hanya karena mengambil tiga buah kakao dari sebuah perkebunan. Padahal, tiga buah kakao itu hanya berharga Rp 2.000. Itu pun untuk dijadikannya bibit.

Kisah nenek Minah ini sungguh miris, hanya dengan mengambil beberapa buah kakao yang bernilai tidak seberapa, seorang nenek tua harus dihukum atas perbuatan yang sudah dia sesali. Bandingkan kisah si nenek dengan kisah para koruptor kelas kakap yang tentu orang yang melakukannya adalah golongan high class yang kasus hukumnya mandeg atau diputus bebas. Banyak dari koruptor kelas kakap yang hanya mendapat hukuman percobaan, mendapat hukuman penjara dibawah 1 tahun padahal jelas-jelas mereka merampok uang negara untuk kepentingan pribadinya. Diskriminasi hukum banyak sekali terjadi saat ini terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum ‘rendahan’. Seolah-olah hukum yang berlaku bagi masyarakat kecil.

Ini baru segelintir cerita tentang timpangnya hukum Indonesia yang menyangkut masyarakat masyarakat golongan bawah dengan masyarakat golongan kelas atas. Diskriminasi hukum harus segera diberantas. Hukum harus ditegakkan sama rata, orang kecil salah dihukum pun berlaku juga untuk orang besar. Tidak boleh ada perbedaan status di depan hukum yang berhadapan dengan stratifikasi sosial.

Pemecahan masalah hukum bertemu dengan stratifikasi sosial

Seharusnya bekerjanya hukum dalam masyarakat seyogyanya digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, damai, dan tenang. Dan untuk mewujudkannya dengan cara mewujudkan peradilan yang harus adil dan tanpa melihat status sosial seseorang yang terbagi di dalam stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dan didalam mewujudkannya harus diperlukan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan peradilan seperti hakim, jaksa, polisi, dan penegak hukum lainnya. Para hakim yang membuat keputusan haruslah progresif dan tidak hanya mengeja undang-undang seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Esmi. Warasih S.H., M.H. mengatakan seharusnya hakim mengutamakan nuraninya, baru kemudian mencarikan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip kesetaraan harus dipegang teguh.

Diperlukan jaksa seperti (alm) Baharuddin Lopa, Hakim Bismar Siregar, Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto mereka adalah contoh dari penegak hukum yang merujuk pada hati nurani didalam membuat keputusan tanpa melihat status sosial dari seseorang maupun jabatan seseorang yang berada di dalam masyarakat baik itu golongan low class, middle class, ataupun high class. Karena menjalankan hukum tidak hanya didasarkan pengetahuan logika peraturan tetapi juga logika lain seperti keadilan dan kepatutan sosial (social reasonableness).

Pengadilan sekarang haruslah sebagai tempat menemukannya keadilan oleh golongan kelas bawah, karena pengadilan dituntut untuk terus menunjukkan dan membuktikan kemanfaatan sosial. Pengadilan seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan bukan menjadi medan perang untuk mencari menang. Hakim harus mendengarkan, melihat, membaca, lalu menjatuhkan pilihan yang yang adil tanpa melihat status seseorang itu berasal dari golongan kelas manapun.

Karena inti dari negara hukum dan adanya negara hukum itu ingin mendatangkan  keadilan dan itu memerlukan pengerahan energi besar, karena membutuhkan dedikasi, komitmen, kejujuran, dan determinasi. Dan tidak ada lagi hukum yang memihak pada masyarakat dan golongan tertentu, karena inti dari hukum itu adalah keadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s