Hukum Administrasi Negara

Posted: Januari 28, 2011 in Uncategorized
Tag:,

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

1. KBBI: kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan

2. Budi Winarto Menterjemahkan Polley sebagai kebijakan karena kebijakan diangap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintahan yang berada dalam ruang public dalam bentuk suatu aturan

3. Soetrisno PH Mengartikan kebijaksanaan sebagai terjemahan dan kata policy.

4.Orentasi kebijaksanaan adalah kepentinan public oleh karena itu harus mempertimbangan sarana-sarana yang secara yuridis pemerintahan dibedakan

Sarana-sarana yuridis yang dibedakan

–   sarana untuk pengaturan aktivitas-aktivitas warga Negara (peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan administrasi dan sarana-sarana saksi).

–   sarana untuk pengaturan hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah (perlindungan hukum, PTUN, perlindungan kepentingan)

–   sarana untuk pengaturan tindakan-tindakan dari dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan(pengawasan, perencanaan berjangka, analisis kebijaksanaan dan koordinasi pelaksanaan)

Kebijakan publik

Tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah

A Hoorerwerf

Suatu kebijaksanaan public dapat dilihat dari unsur yaitu

a.   kebijaksanaan public mengenai lansung/tindak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu

b.  kebijaksanaan public mengikat bagi anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijaksanaan public mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran kebijaksanaan itu

c.   jadi tujuan sentral dari suatu kebijaksanaan public adalah kepentingan umum

Alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah /administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya

a.   dalam menjalankan tugas pemerintahan pemerintah menggunakan sarana/instrument missal : alat tulis, sarana transportasi, gedung perkantoran (public domain)

b.  dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan & kemasyarakatan pemerintah menggunakan instrumen yuridis seperti : peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan, rencana-rencana

Tugas-tugas pemerintah dalam Negara hukum modern (welvaarstaat/welfare state)

a.       poliecy making   =  penentuan haluan Negara

b.      task executing    = pelaksanaan tugas merupakan haluan yang ditetapkan oleh Negara

Lemaire membagai tugas Negara dalam 5 jenis yaitu

a.       perundang-undangan

b.      pelaksanaan, yaitu pembuatan aturan-aturan hukum oleh penguasa sendiri

c.       pemerintahan

d.      kepolisian

e.       pengadilan

welfare state

–  pemerintah sebagai pihak yang berrtanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya

–  bentuk campur tangan pemerintah/Negara dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya disamping menjaga ketertiban dan keamanan

–  mendorong timbulnya FREIS ERMESSEN atau Discretionary Power

Freis ermessen (kewenangan bebas)

Yaitu suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenalkan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan hukum (doelmatigheid) dan pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum (rechtmatigheid)

Menurut sacran unsur-unsur freis ermessen dalam suatu Negara

a.       ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas serius publik

b.      merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara

c.       sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum

d.      sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

e.       sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

f.                        sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada tuhan YME maupun secara hukum

freis ermessen dilakukan oleh aparat pemerintah atau administrasi Negara dalam hal

a.       belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian ini konkret terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera

b.      peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya

c.       adanya delegasi perundang-undangan (muchson)

menurut muchson pembatasan penggunaan freis ermessen

a.       penggunaan FE tidak boleh bertentangan dengan system hukum yang berlaku

b.       penggunaan FE hanya ditujukan demi kepentingan umum

ketika FE ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan

 

dalam penyelenggaraan tugas administrasi Negara, pemerintah mengeluarkan kebijaksnaan yang ditujukan dalam berbagai bentuk seperti

a.                  garis-garis kebijaksanaan

b.                   kebijaksanaan

c.                   peraturan-peraturan

d.                  pedoman-pedoman

e.                   petunjuk-petunjuk

f.                    surat edaran

  1. resolusi
  2. instruksi-instruksi
  3. nota kebijaksanaan
  4. peraturan-peraturan menteri
  5. keputusan-keputusan
  6. pengumuman-pengumuman

PM Hadjon

Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.

Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian d  ari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu tidak dapat mengubah atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah semacam hukum bayangan dari UU atau hukum oleh karena itu disebut pula dengan istilah pseudo wetgeving (perundang-undangan semu), spigelrecht (hukum bayangan)

Menurut indroharto secara praktis kewenangan diskresioner administrasi Negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan, mengandung 2 aspek yaitu

a.         kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya (kebebasan menilai yang bersifat objektif)

b.         kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan (kebebasan yang bersifat subjektif)

ciri-ciri peraturan kebijaksanaan menurut bagir mannan

a.         peraturan kebijaksanaan bukan merupakan perundang-undangan

b.         azaz-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan

c.         peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.

d.         Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freis ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.

e.         Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan telah diserahkan pada doelmatigheid dank arena itu batu ujinya adalah AAUPL

f.          Dalam praktek diberi keputusan, instruksi, SE, pengumuman dll bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan

Bagaimanakah kekuatan mengikat dari peraturan kebijaksanaan ini?

Menurut bagir Manan

Peraturan kebijaksanaan sebagai peraturan yang bukan peraturan per UUan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum peraturan kebijaksanaan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi Negara sendiri. Jadi yang pertama melaksanakan adalah badan atau pejabat administrasi Negara, namun secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum.

Menurut Indroharto

Peraturan itu bagi masyarakat menimbulkan keterikatan secara tidak langsung

Menurut A Hanid Attamimi

Peraturan kebijaksanaan mengikat secara umum, karena masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya.

Menurut Marcus Lukman

Kekuatan mengikat peraturan kebijaksanaan ini tetgantung jenisnya

Peraturan kebijaksanaan intra legal dan kontra legal yang pembentukannya berdasarkan kebebasan mempertimbangkan intra legal, menjadi bagian integral dari tata hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikatnya juga berderajat peraturan perundang-undangan

SIFAT DAN FUNGSI HAN

a. peraturan-peraturan HAN tidak seragam

–   tidak berada pada satu tangan

b.         peraturan HAN sukar atau tidak mungkin dikodifikasi

–   karena menurut donner

–   peraturan HAN berkembang cepat

–   peaturan HAN tidak seragam

c.         HAN peka terhadap politik

–   politik sebagai kebijaksanaan negara

–   pemerintah sebagai penguasa negara hubungannya luas sekali

Pemerintah sebagai penguasa negara berarti bertugas menyelenggarakan segala hal yang telah ditetapkan oleh kebijaksaan negara

Donner: usaha pemerintahan dilakukan dalam dua lapangan yang berbeda

1.              menentukan tujuan dan tugas

2.              merealisasikan tujuan atau tugas yang telah ditetapkan

Donner: alat pemerintahan ada dua tingkatan

1.              yang menentuka tugas atau politik negara

2.              yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau tugas yang telah ditetapkan atau merealisasikan politik negara: lapangan HAN

d.HAN menelusup atau merembes ke segala aspek kehidupan masyarakat

–   konsep negara kesejahteraan sebagai negara modern

Fungsi HAN

a. Mencoba mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat: jenis perundang-undangan yang mengordinasi “kepentingan”  dalam masyarakat.

Contoh: UU gangguan mengkoordinasikan beberapa kepentingan yang saling bertentangan

b. Menjaga agar pelaksanaan HAN berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaannya (aparat pemerintah/ pejabat adninistrasi negara)

c. Tercipta hubungan harmonis antara pemerintah dengan yang diperintah

Dalam era pembangunan, maka fungsi HAN makin bertambah

menurut Bintoro Tjokroadmidjojo

di negara berkembang usaha pembaruan dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif dan dengan usaha secara berencana

empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1.                   ikut serta rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

2.                   Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan terutama       cara-cara merencanakan tujuan-tujuan itu sebaiknya

3.                   partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik

4.                   adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana

Misal:

–   Program pembangunan masyarakat desa

–   Program usaha pembangunan pertanian

–   Program-program partisipasi kredit pengusaha golongan menengah

–   Program kesehatan rakyat dll

KEPUTUSAN PEMERINTAH

Bentuk-bentuk ketetapan

1.                  Ketetapan deklaratur dan konstitutif

2.                  Ketetapan yang menguntungkan dan ketetapan yang memberi beban/ketetapan positif dan ketetapan negatif

3.                  Ketetapan kilat dan tetap

4.                  Ketetapan bebas dan terikat

5.                  Ketetapan perseorangan dan kebendaan

Ketetapan deklaratur

Ketetatapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada tetapi hanya sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut

Contoh:ketetapan cuti PNS yang melahirkan/cuti tahunan (12 hari) pengunduran                            diri dari PNS yang mengikuti partai

Ketetapan konstitutif

Meletakan kewajiban untuk melakukan sesuatu/tidak melakukan sesuatu/memperkenankan sesuatu

–  Ketetapan konstitutif memberikan status pada seseorang, lembaga, perusahaan, sehingga seseorang/lembaga/perusahaan dapat menerapkan aturan hukum tertentu, ketetapan konstitutif yang mengatur mengenai prestasi atau harapan pada pemerintahan sehingga lahir bantuan dan subsidi

–  Ketetapan konstitutif merupakan yang dapat memberi izin sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan

Contoh: IMB, HO, AMDAL

–  Ketetapan konstitutif, ketetapan yang dapat menyetujui atau membatalkan ketetapan dan organ yang lebih rendah

Contoh: ketetapan yang dahulu melerang sekarang memperbolehkan

Ketetapan yang menguntungkan

Merupakan ketetapan yang memberikan hak/memperoleh sesuatu sehingga dengan adanya ketetapan tersebut akan memberikan keringanan beban/menghapuskan beban

Contoh: subsidi, BLT, raskin

Ketetapan yang memberikan beban

Merupakan ketetapan yang meletakan kewajiban-kewajiban sehingga pemohon tidak memperoleh keringanan, pada dasarnya ketetapan ini relatif mudah dicabut

Contoh: pajak

Ketetapan yang berlaku sesaat/sekali/sepintas

Contoh: surat tugas, ijin mendirikan bangunan

Ketetapan yang tetap

Merupakan ketetapan yang berlaku reltif lama

Contoh:

1.                   Pemerintah memberikan lisensi

2.                   Pemerintah memberikan konsesi (mendapat lisensi/dispensasi/izin)

Ketetapan bebas

Ketetapan yang didasarkan oleh kewenangan bebas atau bertindak bebas yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara baik berbentuk kebijaksanaan/tindakan tetapi pada dasarnya tidak boleh melebihi kewenangannya

Ketetapan yang terikat

Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan

Contoh: panitia pengadaan barang

Ketetapan perseorangan

Yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang atau ketetapan yang berkaitan dengan orang

Contoh: pengangkatan mentri, pengangkatan DPR, SIM, KTP, surat ijazah

Ketetapan kebendaan

Merupakan satu ketetapan yang diterbitkan atas kualitas kebendaan/keterkaitan dengan benda

Contoh: sertifikat tanah

Syarat-syarat ketetapan

1. Materil

–   Organ pemerintah yang membuat ketetapan harus berwenang

–   Karena ketetapan merupakan suatu pernyataan kehendak maka tidak boleh mengandung kecurangan yuridis

Misal: adanya pemaksaan, penipuan, kesesatan/kekeliruan dan suap

–   Ketetapan haru berdasarkan suatu keadaan/situasi tertentu

Contoh: pembuatan surat tanah

–   Ketetapan harus dilaksanakan tanpa melanggar peraturan lain, isi dan tujuannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya

2. Formil

–   Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi

–   Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan yang menjadi dasarnya

–   Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan harus dipenuhi

–   Jangka waktu harrus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan harus diperhatikan

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Menurut Sitem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)

1.      Demokratis

2.      Desentralistik

3.      Transparan

4.      Partisipasi

5.      Profesional/rasional

6.      Kepastian hukum

7.      Akuntabilitas

Menurut UU 28 tahun  1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

1.      Asas kepastian hukum

2.      Asas tertib penyelenggaraan negara

3.      Asas kepentingan umum

4.      Asas keterbukaan

5.      Asas proporsionalitas

6.      Asas profesionalitas

7.      Asas akuntabilitas

Menurut Prof. Koentjoro poerbopranoto ada 13 asas

1.      Kepastian hukum

2.      Asas keseimbangan

3.      Asas kesamaan

4.      Asas bertindak cermat

5.      Asas motivasi

6.      Asas jangan campur adukan kewenangan

7.      Asas permainan yang layak

8.      Asas keadilan /kewajaran

9.      Asas menanggapi pengharapan yang wajar

10.  Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang

11.  Asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup

12.  Asas kebijaksanaan

13.  Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Menurut UNDP sembilan hal menuju pemerintahan yang baik

1.      Partisipasi

2.      Rule of law

3.      Transparansi

4.      Responsif

5.      Konsensus

6.      Kesamaan

7.      Efektif dan efisien

8.      Akuntabilitas

9.      Visi strategi

Lembaga/pejabat yang memiliki fungsi strategis

1.                   Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN/BUMD

2.                   Pimpinan Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

3.                   Pimpinan perguruan tinggi

4.                   Pejabat eslon1 dan pejabat lain yang disamakan baik di lingkungan sipil, militer dan kepolisian NKRI

5.                   Jaksa

6.                   Penyidik

7.                   Panitra pengadilan

8.                   Pimpinan dan bendaharawan proyek

Penyelenggara begara menuju good governance/pilar-pilar

1.      Penyelenggara negara

2.      Kekuatan politik

3.      Kekuatan pengusaha

4.      Kekuatan hankam

5.      Masyarakat/rakyat

Penyelenggara negara

1.      Pejabat negara pada lembaga negara

2.      Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

3.      Mentri

4.      Gubernur

5.      Hakim

6.      Pejabat lain sesuia dengan UU

7.      Pejabat-pejabat lain yang mempunya fungsi strategis

Asas itu penting karena merupakan permukaan sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk tujuan berfikir, berpendapat dalam mengambil semua keputusan

WEWENANG PEMERINTAH

Pemerintah melakukan kegiatan sehari-hari terlibat dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat. Sebagai wakil dari jabatan tunduk pada hukum publik, dan wakil dari badan hukum tunduk pada hukum privat.

Logemann

Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagan fungsi, yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan negara adalah organisasi jabatan.

Jabatan adalah

Suatu lembaga dalam lingkup pekerjaan sendiri yhang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang

Bagir manan

Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara.

–  Jabatan bersifat tetap, sementara pemegang jabatan dapat berganti-ganti

–  Berdasarkan ajaran hukum keperdataan dikenal istilah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia dan badan hukum

Badan hukum terdiri dari 2 bagian:

–  Badan hukum publik

–  Badan hukum privat

Badan hukum publik

3 kriteria untuk menentukan status badan hukum publik yaitu:

1.                  Dilihat dari pendiriannya, badan hukum ini diadakan dengan konstruksi hukum. Publik yang didirikan oleh penguasa dengan UU atau peraturan-peraturan lainnya

2.                  Lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan pertimbangan-pertimbangan publik

3.                  Badan hukum itu diberi wewenang publik, seperti membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum

Termasuk dalam kategori badan hukum publik yaitu negara, provinsi, kabupaten/kota, dll

 

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan diantara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan yang menjadi obyek hukum administrasi negara.

Menurut P. Nicolai, ada beberapa ciri yang terdiri pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu:

1.                   Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri

2.                   Pelaksanaan kewenangan dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan (keberatan, banding, perlawanan)

3.                   Organ pemerintahan juga dapat tampil sebagai pihak penggugat (sebagai pihak yang tidak puas)

4.                   Pada prinsip organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri

Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaan. Jabatan bupati adalah organ badan umum kabupaten yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya

–  Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat yang bertindak atas nama jabatan itu

–  Berdasarkan ketentuan hukum pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang karenapejabat tidak “memiliki” wewenang yang memiliki wewenang adalah jabatan

–  Kewenangan pemerintahan (hak-hak dan kewajiban-kewajiban) itu melekat pada jabatan

–  Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh HTN dan HAN sedangkan pejabat diatur dan tuntuk pada hukum kepegawaian

–  Tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan

Organ pemerintahan atau tata usaha negara dikelompokan sebagai berikut:

a.                   Instansi-instansi resmi pemerintahan berada dibawah presiden sebagai kepala kesekutif

b.                  Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perUUan melaksanakan urusan pemerintahan

c.                   Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahan dengan maksud melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

d.                  Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

e.                   Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perUUan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan

Berdasarkan hukum publik

Negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan yang dilamnya terdapat organ pemerintahan

Berdasarkan hukum perdata

Negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang didalamnya terdapat badan pemerintahan

Tindakan hukum badan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan

–  Sebagai badan hukum privat, pemerintah melakukan perbuatan menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, mengadai dan mengadakan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik

–  Saat pemerintahan bertindak dalam lapangan hukum keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata. Pemerintahan bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan

Oleh karena itu kedudukan pemerintahan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan di peradilan umum

–  Dalam proses hukum:

Dalam hal upaya administratif atau peradilan administratif, gugatan ditujukan terhadap organ yang membuat keputusan tersebut (misal bupati). Organ inilah yang menjadi pihak dalam proses hukum hal keperdataan, badan hukum lain yang menjadi pihak (misalpada kabupaten bupati tampil bertindak untuk mewakili badan hukum yaitu kabupaten)

Wewenang pemerintahan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kemenangan yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang yaitu

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

–  Wewenang tersebut merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik

–  Kewenangan tersebut dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melakukan hukum positif sehingga dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

–  Menurut bagir manan

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechtenen plichten)

–  Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan uu tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu

atribusi

adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat uu kepada organ pemerintahan

pada atribusi

  • wewenang yang diperoleh bersifat asli yang bearsal dari peraturan

organ pemerintahan memperoleh wewenang secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraaturan perUUan

  • penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada
  • tanggung jawab itern dan ekstern pelaksaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris)

delegasi

adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainya

pada delegasi

  • tidak ad penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang saru kepada pejabat yang lainnya
  • tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris)

mandat

terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya

pada mandat:

  • penerima mandat (madataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans)
  • tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.

Kapan penerima mandat tersebut bukan pihak lain dari pemberi mandat

Perbedaan antara delegasi dan mandat

Delegasi Mandat
1.      pelimpahan wewenang

2.      kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli

3.      terjadi peralihan tanggung jawab

4.      harus berdasarkan undang-undang

5.      harus tertulis

1.      pemerintahan untuk melaksanakan

2.      kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans

3.      tidak terjadi perlaihan tanggung jawab

4.      tidak berdasarkan undang-undang

5.      dapat tertulis dapat pula secara lisan

 

Sifat wewenang pemerintahan

–          terikat

–          fakultatif

–          bebas

indroharto

–  wewenang peerintahan yang bersifat terikat

terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau tentang isi dari kepentingan yang harus diambil secara terperinci

–  wewenang fakultatif

badan atau pejabat TUN yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenang atau sedikit banyak masih ada pilihan

hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya

–  wewenang bebas

peraturan dasar memberi kebebasan kepada badan atau pejabat TUN untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau diberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat TUN yang bersangkutan.

PENGAWASAN

Pengertian

Sendang P Siagian, MPA

Proses pengamatan daripada pelaksanaan selesai kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pelaksanaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai denga rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Sarwoto

Kegiatan mana yang mengusahakan agar pelayanan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan atau hasil yang di kehendaki

Jadi pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan

Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui tujuan negara itu tercapai atau tidak

  • LD White menyebutkan bahwa:

–   Tujuan pengawasan (kontrol)

1.     Untun menjaga agara jalannya pemerintahan sesuai UU

2.     Untuk melindungi HAM

–   Pengawasan dapat dilakukan oleh

1.    Badan administrasi (eksekutif kontrol)

2.    Badan legislatif (legislatif kontrol)

3.    Badan pengadilan (yudikatif kontrol)

Pengawasan oleh badan administrasi

–   Landasan pengawasan adalah perencanaan

–   Perencanaan rutin maupun pembangunan

–   Kontrol tidak mungkin ada tanpa adanya perencanaan

Menurut pasal 2 ayat(1) inpres no 15/1983

Pengawasan terdiri:

1.                   Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung baik di pusat maupun daerah

2.                   Pengwasan dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional

Pelaksanaan waskad atau pengawasan melekat

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintah termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga/instansi waskad dilakukan melalui

1.                   Penggarisan struktur organisasi

2.                   Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang ditungkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan

3.                   Rencana kerja yang menggambarkan rencana kegiatan yang harus dilaksanakan

4.                   Prosedur kerja

5.                   Pecatatan hasil kerja serta pelaporannya

6.                   Pembinaan personil

Pelaksanaan pengawasan fungsional pasal 4 (4) inpres no 15/1983

1.                   BPKP kepres no 31/1983

2.                   Dirjen departemen, aparat pengawan lembaga pemerintahan non departemen

3.                   Itwil provinsi, itwil kota/kabupaten

Ruang lingkup pengawasan

1.                   Kegiatan umum pemerintah

2.                   Pelaksanaan rencana pembangunan

3.                   Penyelenggaraan pengawasan + pengelolaan keuangan dan kekayaan negara

4.                   Kegiatan BUMN dan BUMD

5.                   Kegiatan aparat pemerintahan dibidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan

Pengawasan mencakup

1.                   Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perUUan

2.                   Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam menggunakan sarana yang tersedia

3.                   Penilaian hasil guna dan mafaat yang direncanakan dari seluruh program

Tindak lanjut pengawasan fungsional

1.                   Tindakan administratif sesuai ketentuan perUUan di bidang kepegawaian

2.                   Tindakan tuntutan atau gugatan perdata

–   Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali

–   Tuntutan perbendaharaan

–   Tuntutan perdata dan ganti rugi

3.                  Tindakan pengaduan tindak pidana denga n menyerahkan perkaranya ke kepolisian (tindak pidana umum) kepada kejaksaan (tindak pidana khusus)

4.                  Tindakan penyempurnaan pemerintahan di bidang kelembagaan kepegawaian dan ketatalaksanaan

Pengawasan legislatf

Ada beberapa alat atau sarana yang dipunyai

1.                   Hak inisiatif: hak untuk menyusun RUU

2.                   Hak amandemen: mengubah UU

3.                   Hak budget: menyusu APBN

4.                   Hak interpelasi: bertanya kepada kebijakan pemerintah

5.                   Hak angket: menyelidiki

6.                   Hak dengar pendapat

7.                   Hak pernyataan pendapat

Pengawasan badan yudikatif

Tindakan administratif dapat diawasi periodik baik umum atau PTUN (UU no 5 /1986)

–  Menurut julius sthal negara hukum:

Pada umumnya segala perbuatan yang menyangkut dan merugikan setiap orang ataupun hak-haknya dapat diawasi oleh peradilan sedangkan reviewnya dapat diselesaikan melalui PTUN atau peradilan biasa

Keputusasn TUN adalah seluruh penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan perUUan yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menemukan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat (perdata)

Yudisial kontrak terhadap tindakan-tindakan pemerintah sehingga dapat diajukan ke pengadilan adalah bersifat represif.

 

Sumber : Catatan Devid Adi Surya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s