Hukum Adat

Posted: Januari 28, 2011 in kuliah
Tag:,

ISTILAH DAN PENGERTIAN  HUKUM

Penemu istilah (Prof C Snouck Hurgronje)

Adat recht:

Adat (kebiasaan)

Recht (hukum)

Dalam buku “DE Aljehers” dan “Het Gajalands”

Bapak hukum adat: Van Volenhoven

Karena jasa besar terhadap perkembangan hukum adat

Jasa Van Volenhoven

a.       Memasukan hukum adat kedalam ilmu pengetahuan

b.      Memasuka hukum sebagai teknis yuridis (pasal 131 ayat (6) LS)

c.       Menghilangkan kesalahan pahaman yang menyatakan bahwa hukum adat sama dengan hukum agama

d.      Mempertahankan hukum adat dari upaya penghapusan oleh pemerintahan kerajaan Belanda

e.       Membagi wilayah Indonesia kedalam 19 lingkaran hukum adat

 

Teori recepio in complexu (penerimaan untuk keseluruhan)

Keseluruhan hukum adat diterima sebagai hukum adat/masyarakat yang memeluk suatu agama tertentu, hukum adatnya adalah hukum agamanya

Oleh    : Prof. Salomon Keyzer

Pror. Luc Van den Berg

Yang menyanggah

1.      Van Volenhoven

Tidak benar, kalau saja istilah agarma dalam hukum adat sebetulnya hanya tempelan saja

2.      Snouck Hurgronje

Tidak semua diterima, hanya bagian tertentu yang mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan batin manusia

Contoh: hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum perwakafan

3.      Ter Haar

Tidak benar, yang benar hukum waris adat asli

Unsur-unsur Hukum Adat

1.      Prof. MR. R. Soepomo

Unsur asli             : yaitu kebiasaan (terbesar)

Unsur tambahan   : yaitu agama (kecil)

2.      Prof. Soeharjo Wignjoolipoero

Unsur kenyataan  : hukum adat dalam keadaan yang sama nyata diindahkan oleh rakyat

Unsur psikologis  : ada keyakinan pada masyarakat bahwa hukum adat punya kekuatan hukum

 

Definisi Hukum Adat

1.      Prof. Soepomo

Hukum adat adalah non statuler yang sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, hukum itu meliputi putusan hakim yang berisi asas hukum, hukum adat berakar dari kebudayaan bangsa

2.      Prof. Soekamto

Hukum adat adalah kompleks dari adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, mempunyai sanksi sehingga punya akibat hukum

3.      Ter Haar (teori keputusan/beslissingenieer

Hukum adat adalah sekalian yang tercantum di dalam keputusan-keputusan penguasa adat di berbagai sebagian hukum adat

HUKUM ADAT DILIHAT DARI ASPEK PERUNDANG-UNDANGAN

Dilihat dengan sejarah

1.      Sebelum kemerdekaan

  • VOC (Staten General memerintah VOC membuat aturan di daerah)

2.      Masa penjajahan Belanda

  • (hukum adat mulai diperhatikan tetapi sejauh hukum adat itu menguntungkan Belanda di Indonesia jika tidak maka akan dihapus)

Awal 1848 Belanda melakukan upaya penghapusan hukum adat (6x)

Alasan belanda ingin memasukan hukum adat

1.      Hukum adat tidak menjamin kepastian hukum (sifat hukum tidak tertulis)

2.      Hukum adat bisa menimbulkan kekacauan sistem hukum

3.      Hukum adat bisa menimbulkan keragu-raguan hukum

 

Dan terjadi politik dulisme dalam lapangan hukum (hukum adat berlaku sejajar dan sama buat dengan hukum barat( (pasal 131 LS) Stb 1917 No.129 terhadap golongan timur asing thionghoa mengunakan KUHPer 131 ayat 2A (asas koordinasi)

Pendudukan Jepang

Keluar UU No.1/ 1942 (UU bala tentara Das Nipon)

Pasal 3 UU No.1/ 1942 berisi aturan peralihan yang mengatakan tetap berlakunya lembaga negara dan peraturan yang ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan bala tentara Dai Nipon

Setelah kemerdekaan

1.      UUD 1945 tidak 1 (satu) pasalpun menyebut hukum adat tapi pasal 2 aturan peralihan dan pembukaan UUD 1945 aleni IV

  • UU ini berlaku sampai 27 Desember

2.      Masa RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

  • Pasal 192 ayat 1 KRIS yang senada dengan aturan peralihan UUD 1945
  • Pasal 146 ayat 1 KRIS “segala putusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus mencantumkan aturan-aturan hukum tertulis atau aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar dan putusan itu”

3.      UUDS 1950 (17 Desember 1949-5 Juli 1959)

  • Hukum adat dalam pasal 142 (peralihan dari UUDS 1950)
  • Pasal 104 UUDS 1950

4.      Masa belaku UUD 1945 (5 juli 1959-sekarang)

Kembali lagi keaturan lama

  • · Dasar berlakunya hukum adat pasal 11 aturan peralihan UUD 1945 jo pasal 142 UUDS 30 jo pasal 192 (1) KRIS jo pasal 11 aturan peralihan UUD 1945 jo pasal 3 UU no.1/ 1942 jo pasal 131 (6) IS
  • · Dekrit presiden 5 juli 1959 “hukum adat dijadikan dasar dalam pembangunan hukum indonesia”
  • · Maka  lahir UUPA (UU no.5/ 1960) pasal 3 (hak ulayat), pasal 6 tentang hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

5.      Setelah reformasi

Pasal 18B ayat 2 “negara mengaku dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

HUKUM ADAT DILIHAT DARI ASPEK KEBUDAYAAN

kebudayaan: hasil dan budi yang menciptakan cipta rasa dan karya dan hukum adat terhadap dalam rasa karena rasa muncul dari nilai-nilai yang mengatur masyarakat

hubungan hukum adat dengan kebudayaan

hukum adat merupakan bagian kebudayaan yaitu unsur rasa

1.      Perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat

  • · Sitem hukum  barat menenal perbedaan zakelijke rechten dan persoon lijke rechten. Hukum adat tidak mengenalnya
  • · Hukum barat membedakan hukum publik dan privat, hukum adat tidak mengenalnya
  • · Hukum barat apabila kasus perdata diselesaikan hakim perdata dan kasus pidana diselesaikan hukum pidana, hukum adat tidak mengenalnya

2.      Corak hukum adat

Menurut Prof. Moehamad Koesnu

  • · Segala pernyataan adat selalu berkias
  • · Masyarakat secara keseluruhan yang menjadi pokok perhatiannya
  • · Hukum adat hanya bekerja pada asas-asas pokoknya saja
  • · Hukum adat memberi kepercayaan yang besar terhadap para pelaksana adat

 

Cara berfikir masyarakat hukum adat (menurut FD Holeman)

1.      Religius magis (hal-hal itu)

2.      Komunal (kebersamaan)

3.      Kontan (seketika itu)

4.      Divisualisasikan dalam bentuk nyata

 

Manfaat mempelajari hukum adat

1.      Sebagai ilmu pengetahuan

2.      Sebagai pedoman dalam penyusunan hukum nasional

Karena mempunyai nilai universal

  • · Asas gotong royong atau kebersamaan
  • · Asas sosial milik dan manusia
  • · Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaaan umum (musyawarah dan mufakat)
  • · Asas perwakilan dalam sistem pemerintahan

3.      Sebagai sarana untuk memupuk dan mengembalikan kepribadian bangsa

4.      Dipakai dalam peradilan

 

Menurut Ter Haar “apabila seorang hakim mengadili dengan hukum adat harus memenuhi syarat

Sysrat-syarat hakim memutus perkara dengan adat

1.      Harus mengerti (menguasai sistem dan susunan hukum adat)

2.      Harus mengerti dan menguasai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan hukum adat

3.      Hukum menerapkan asas perikeadilan dan perikemanusiaan terhadap kasus

4.      Harus mengerti yurisprudensi

 

Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum menurut Teer Haar

1.     Kesatuan manusia yang teratur

2.     Menetap di suatu daerah tertentu

3.     Mempunyai penguasa-penguasa

4.     Mempunyai kekuasaan yang berwujud/tidak

Di jawa bisa dikatakan persekutuan hukum, bila memiliki

1.      Tata susunan yang tetap

2.      Pengurus sendiri

3.      Harta kekayaan sendiri

 

Gencalogis (berdasarkan perbuatan suatu keturunan)

Patrinineal: pertalian keturunan menurut garis laki-laki (batak, bali)

Matrilineal: pertalian keturunan garis perempuan (minangkabau, kerinci)

Parental: pertahanan keturunan menurut garis itu dan bapak (jawa, dayak)

Bentuk perkawinan

Patrilineal: exogami dengan pembayaran disebut “jujur”

Matrilineal: exogami terkenal dengan sistem kawin “menjemput”/semendo

Parental:

  • Keluarga: (jawa) perkawinan mentas: bentuk perkawinan dimana kedudukan suami-istri dilepaskan dari tanggungjawab orang lain
  • Rumpun: Endogami:beralasan untuk kepentingan persatuan dalam hubung antar keluarga dan supaya tanah keluarga tetap menjadi milik lingkungan sendiri

Teritorial: (berdasarkan kesamaan daerah tertentu)

  • Tunggal: masyarakat hukum adat yang tidak atasan dan bawahan

Contoh: desa di jawa

  • Vertingkat: terdapat masyarakat hukum adat bawahan  yang tunduk pada atasan

Contoh: sumsel, lampung

  • Berangkai: terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat hukum adat

Contoh: kelompok pengelola air di bali

Genelogis dan teritorial

Satu kampung hanya satu bagian golongan

Contoh: seram, flores

 

Hak ulayat

Hak yang dipunyai oleh sesuatu suku (dan/gens) sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya

Ciri-ciri

1.      Hanya persekutuan hukum sendiri beserta para wargayang bebas mempergunakan tanah

2.      Orang luar harus izin, jika tidak dianggap pelanggaran

3.      Warga persekutuan hukum mengambil manfaat hanya untuk keluarga

4.      Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segalanya

5.      Tidak boleh dilepaskan, dipindah tangan selamanya

6.      Hak ulayat meliputi tanah yang diliputi hak perorangan

 

Menurut Teer Haar hak ulayat berlaku

Keluar: orang luar tidak boleh mengambil hasil, harus bayar uang pemasukan (aceh), mesi (jawa)

Kedalam:anggota bebas memetik hasil dari tumbuhan dan binatang namun dibatasi kepemilikan perseorangan demi kepentingan persekutuan

Hubungan timbal balik antara hak perseorangan dan hak ulayat

Semakin kuat kepemilikan personal/hubungan individu dengan tanah kuat maka hak ulayat melemah, dan apabila hubungan individu dengan tanah melemah maka masuk kembali  ke dalam hak ulayat persekutuan

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA

UU no.5 tahun 1960, LN 1960/104 dalam pasal3

Pengakuan hak ulayat dalam UUPA

Pasal 5 UUPA

Pelaksanaan hak ulayat

a.       Sepanjang kenyataannya masih ada

b.      Tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan

c.       Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara

d.      Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Peraturan menteri negara agraria no 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hak ulayat masyarakat hukum adat

2 (dua) point penting

1.      Kriteria penentu hak ulayat

a.       Masyarakat hukum adat

b.      Unsur wilayah

c.       Unsur tatanan hukum adat

2.      Pihak-pihak penentu hak ulayat

a.       Akdemisi/pakar hukum adat

b.      Wakil masyarakat hukum adat setempat

c.       LSM/NGO

d.      Instansi pemerintah yang berwenang menyangkut hal tersebut

 

Hak perorangan

sesuatu hal yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat perrsekutuan hukum yang bersngkutan

Hak milik

Wajib:

1.      Hak ulayat desanya

2.      Kepentingan-kepentingan orang lain

3.      Perubahan-perubahan adapt

 

transaksi gadai tanah

pengertian

perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari pihak pertama yaitu pemilik tanah/penjual gadai tanah kepada pihak kedua yaitu pemegang/pembeli gadai tanah secara terang dan tunai sehingga pihak pertama berhak menebus kembali tanahnya

 

ciri-ciri gadai tanah

a.       gadai tidak mengenal batasan waktu perjanjian

b.      gadai tidak kadaluarsa/verjaring (lampau waktu)

c.       gadai tidak terputus karena salah 1 pihak meninggal dunia

d.      latar belakang orang menggadai tanah karena terdesak keperluan uang tunai

 

pembagian transaksi gadai tanah

–          Sepihak

  • Pendirian suatu desa
  • Pembukaan tanah oleh seorang warga

–          Dua pihak

1.      Menjual gadai

Menyerahkan tanah milik menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan bahwa si penjual gadai/pemilik tanah tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menetas kembali

2.      Menjual lepas

Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai tanpa hak menembus kembali, jadinberlaku seterusnya

3.      Menjual tahunan

Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji/tanpa sesuatu, tanah kembali dengan sendirinya

Sumber : Materi Ujian milik Devid Adi Surya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s