Berita Acara Penyidik

Posted: Januari 28, 2011 in Uncategorized

BERITA ACARA PENYIDIK (BAP)

Yaitu berkas-berkas kepolisian yang dibuat untuk menindaklanjuti laporan kejadian suatu perkara.

 

BAP TERDIRI DARI :

•          Sampul berkas perkara

•          Daftar isi berkas perkara

•          Resume

•          Surat-surat yang berhubungan dengan perkara

•          Daftar saksi

•          Daftar ahli

•          Daftar barang bukti

•          Daftar tersangka

•          Lampiran berkas perkara

 

SAMPUL BERKAS PERKARA

Merupakan sampul dari seluruh berkas penyidik yang terdiri dari :

1.       Kop kepolisian

2.       Tulisan PRO JUSTITIA yang berarti untuk keadilan dimana tulisan ini merupakan syarat dari pembuatan setiap surat dalam BAP agar tidak batal demi hukum.

3.       Lambang kepolisian

4.       Judul

5.       Nomor berkas perkara

6.       Nomor laporan polisi

7.       Tanggal laporan

8.       Perkara yang dituduhkan

9.       Nama tersangka

 

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

•          Merupakan daftar dari keseluruhan berkas kepolisian (surat-surat yang berhubungan dengan perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik yang berwenang.

•          Terdiri dari bagan yang berisi : nomor, macam surat, banyak, keterangan (yang menandatangani surta tersebut)

 

RESUME

•          Merupakan keseluruhan uraian-uraian fakta beserta analisis yuridis dari pasal yang disangkakan.

Terdiri dari :

1.       Dasar,

yang terdiri atas : nomor laporan polisi dan tanggal laporan polisi terdebut dibuat

2.    Perkara,

merupakan rangkuman dari keseluruhan kejadian perkara beserta Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka.

3.   Fakta-fakta, yang terdiri dari

a.       Penanganan perkara

b.       Pemanggilan

c.       Surat – surat yang berhubungan dengan perkara

d.      Barang bukti

e.       Alat bukti

f.        Keterangan saksi (berisi identitas dari saksi dan keterangan saksi yang disampaikan kepada penyidik dalam bentuk pasif)

g.       Pembahasan

h.       Berisi analisis yuridis dari pasal-pasal yang disangkakan berdasarkan uraian unsur dari pasal-pasal yang disangkakan tersebut.

4.   Kesimpulan

Terdiri dari  hasil pembahasan dan penjabaran setiap unsur pasal.

SURAT-SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA

Untuk kasus ini surat-surat yang diperlukan antara lain :

1.       Laporan Polisi

2.       Surat Tanda Penerimaan Laporan

3.       Surat Perintah Tugas

4.       Surat Perintah Penyidikan

5.       Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

6.       Surat Perintah Penangkapan

7.       Berita Acara Penangkapan Tersangka

8.       Surat Permintaan Izin Penggeledahan

9.       Surat Perintah Penggeledahan

10.   Berita Acara Penggeledahan

11.   Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan atas Persetujuan Penggeledahan

12.   Surat Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti

13.   Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti

14.   Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

15.   Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan atas Persetujuan Penyitaan Barang Bukti

16.   Surat Tanda  Penerimaan Barang Bukti

17.   Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti

18.   Berita Acara Penyegelan Barang Bukti

19.   Surat Perintah Penahanan

20.   Berita Acara Penahanan

21.   Surat Penunjukan Penasehat Hukum

22.   Surat Kuasa Penasehat Hukum

23.  Surat Permohonan Penangguhan Penahanan

24.  Surat Panggilan Saksi

25.  Berita Acara Pemeriksaan Saksi

26.  Berita Acara Penyumpahan Saksi

27.  Surat Panggilan Ahli

28.  Berita Acara Pemeriksaan Ahli

29.  Berita Acara Penyumpahan Ahli

30.  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

31.  Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kejaksaan

32.  Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan

33.  Surat Perintah Perpanjangan Penahanan

34.  Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan

35.  Berita Acara Pemotretan

36.  Foto Adegan Rekonstruksi

37.  Berita Acara Rekonstruksi

 

PEMBUATAN TANGGAL

•          Tentukan tanggal kejadian.

•          Seluruh tanggal surat bersifat fleksibel penanggalannya jadi tidak ada aturan yang baku.

•          Yang penting urutan surat sudah sesuai.

•          Dalam penentuan tanggal harus disesuaikan dengan tanggal yang sebenarnya.

 

DASAR PEMBUATAN BAP

1.       KOP Surat

tertulis nama instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta alamat   kantor kepolisiannya.

–        Tulisan : Times New Roman

–        Ukuran : 12

–        Spasi : 1

2.       Lambang Kepolisian

diletakkan di tengan surat setelah tulisan PRO JUSTITIA

3.       Nama Surat

–        Tulisan : Times New Roman

–        Ukuran : 12

–        Spasi : 1,5

4.       Nomor Surat

5.       Isi Surat

6.       Tanda Tangan Penyidik

 

MACAM-MACAM PENYIDIK

Dalam Kepolisian yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan Penyidik Polisi, yang terdiri dari :

1.       PENYIDIK

•          Penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi

•          Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.

•          Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

•          Penyidik ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•          Wewenang penunjukan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana anggota polisi itu berpangkat AIPDA sampai JENDERAL

2.       PENYIDIK PEMBANTU

•          Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

•          Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

•          Penyidik pembantu diangkat sebagaimana Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

•   Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana anggota polisi itu berpangkat dari BRIPDA sampai BRIPKA.

 

Sumber  : Kelas Litigsi UPK Psudorechtspraak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s