Sistem Informasi Manajemen

Posted: Juli 12, 2012 in essai

Definisi SIM, Sistem Informasi Manajemen – Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Disamping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik.

Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat atau berarti (sistem terlalu banyak data). Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting (vital) dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif (effective business system). Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru.

Sebuah perusahaan mengadakan transaksi-transaksi yang harus diolah agar bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari. Daftar gaji harus disiapkan, penjualan dan pembayaran atas perkiraan harus dibutuhkan: semua ini dan hal-hal lainnya adalah kegiatan pengolahan data dan harus dianggap bersifat pekerjaan juru tulis yang mengikuti suatu prosedur standar tertentu.

Pesan Sponsor

Komputer bermanfaat utnuk tugas-tugas pengolahan data semacam ini, tetapi sebuah sistem informasi menajemen melkasanakan pula tugas-tugas lain dan lebih dari sekedar sistem pengolahan data. Adalah sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajeman digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan keriga terdiri dair sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi utnuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen.

Definisi  sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (intregeted) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah “data base”.

Konsep Dasar Informasi
Terdapat beberapa definisi, antara lain :
1. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

2. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik, akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan.

3. Data organized to help choose some current or future action or nonaction to fullfill company goals (the choice is called business decision making)

Fungsi / Manfaat Sistem Informasi Manajemen
Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajamen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat (level) manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang meyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis.

Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.

2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.

4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.

5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.

6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.

7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.

8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

9. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi.

 

http://duniabaca.com/pengertian-dan-manfaat-sim-sistem-informasi-manajemen.html

Sistem Informasi Berbasis Karakter

Posted: Juli 11, 2012 in essai

PENDAHULUAN

Sistem Informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem Informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang Teknologi Informasi.
Dalam membangun suatu sistem informasi (dalam hal ini lebih mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak) digunakan metode Siklus Hidup dan Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle atau SDLC). SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Secara umum tahapan dari SDLC adalah Perencanaan, analisis, rancangan, penerapan dan penggunaan. Namun pada prakteknya hal ini tidaklah selalu mulus untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi. Terutama adalah pada faktor manusia yang terlibat. Dari pihak pengembang, kurangnya keahlian dan pengalaman bisa menyebabkan kesalahan dalam satu tahapan sehingga menyebabkan siklus ini harus diulangi dari tahapan yang salah. Bisa terjadi bahwa siklus ini dilakukan sampai berulang-ulang. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pengembang untuk memahami sistem informasi mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem. Apabila perlu dilakukan revisi dan pengulangan tahapan siklus hidup pengembangan sistem.

PEMBAHASAN

Dasar Perencanaan Sistem Informasi Berbasis Komputer

Implementasi sistem informasi berbasis komputer merupakan aktivitas yang berskala luas yang melibatkan orang dan fasilitas yang banyak, uang dan peralatan dalam jumlah yang besar, dan waktu yang panjang.
Perencanaan Sistem Informasi Berbasis Komputer juga mempunyai manfaat, yaitu:

  • Memberikan dasar pengontrolan.
  • Mendefinisikan lingkup proyek;
  • Mengatur urutan tugas;
  • Mengetahui bidang masalah yang potensial;

SIKLUS HIDUP SISTEM (System Life Cycle-SLC)
System Life Cycle (SLC) adalah proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan system informasi dasar-dasar atau subsistem. Telah ada pendekatan implementasi tradisional sepanjang era komputer, dan ada perjanjian umum antara ahli-ahli komputer sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan.
Adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Sering disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach) bagi pengembangan dan penggunaan sistem.
Berbagai metodologi SLC telah dikembangkan untuk memandu proses yang terlibat termasuk model air terjun (asli metode SLC), pengembangan aplikasi cepat (RAD), pengembangan aplikasi bersama (JAD), maka air mancur model dan spiral model.Umumnya, beberapa model digabungkan ke dalam beberapa jenis hibrida metodologi. Dokumentasi sangat penting berapapun jenis model dipilih atau dibuat untuk setiap aplikasi, dan biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pembangunan. Beberapa metode kerja lebih spesifik untuk jenis proyek, tetapi dalam analisis terakhir, faktor yang paling penting bagi keberhasilan suatu proyek dapat seberapa dekat rencana tertentu diikuti.
Beberapa SLC terdapat dalam perusahaan yang menggunakan komputer, mungkin ada seratus atau lebih. Pada kenyataannya SLC adalah sarana yang digunakan oleh manajemen untuk melaksanakan rencana strategis. Konsep life cycle menjadikansegala sesuatu yang tumbuh, menjadi dewasa setiap waktu dan akhirnya mati. Pola ini digunakan untuk sistem dasar komputer seperti subsistem pemrosesan data atau SSD.
System Life Cycle terdiri dari lima fase yaitu :

  • Fase Perencanaan

Menunjukan setiap langkah yang harus dilakukan dan mengidentifikasi tanggung jawab manajer  dan spesialis informasi dalam hal ini adalah analis system. Fase ini dimulai dengan mendefinisikan masalah dan dilanjutkan dengan sistem penunjukan objektif dan paksaan. Di sini sistem analis memimpin studi yang mungkin terjadi dan mengemukakan pelaksanaannya pada manajer.

  • Fase Analisis

Bila perencanaan telah dilakukan dan mekanisme pengontrolan telah ditetapkan lalu dilanjutkan ke fase analisis dan disain. Face inin untuk menganalisa setiap proyek yang kita buat. Fase ini mempunyai tugas penting yaitu menunjukkan kebutuhan pemakai informasi dan menentukan tingkat penampilan sistem yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Fase ini meliputi penetapan jangkauan proyek, mengenal resiko, mengatur rangkaian tugas, dan menyediakan dasar untuk kontrol. Analisis mengumpulkan persyaratan untuk sistem. Tahap ini meliputi rinci kajian terhadap kebutuhan bisnis organisasi.Pilihan untuk mengubah proses bisnis dapat dianggap. Berfokus pada desain tingkat tinggi seperti desain, program apa yang diperlukan dan bagaimana mereka akan berinteraksi, desain tingkat rendah (bagaimana setiap program akan bekerja), desain interface (antarmuka apa saja yang akan terlihat seperti) dan data desain (data yang akan diperlukan). Selama tahap ini, perangkat lunak dari keseluruhan struktur yang ditetapkan. Analisis dan Desain sangat krusial dalam pembangunan seluruh siklus. Any glitch dalam tahap desain dapat menjadi sangat mahal untuk memecahkan di kemudian tahap pengembangan perangkat lunak. Banyak perawatan dilakukan selama tahap ini. Yang logis sistem produk dikembangkan di tahap ini. Dan bersamaan itu dengan fase designnya yaitu :

  • Fase Desain ini meliputi penentuan pemrosesan dan data yang dibutuhkan oleh sistem yang baru, dan pemilihan konfigurasi terbaik dari hardware yang menyediakan desain. Desain system adalah ketentuan mengenal proses dan data yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Merancang alir kerja (workflow) dari sistem dalam bentuk diagram alir (flowchart) atau Data Flow Diagram (DFD). Merancang basis data (database) dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) bisa juga sekalian membuat basis data secara fisik. Merancang input ouput aplikasi (interface) dan menentukan form-form dari setiap modul yang ada. Merancang arsitektur aplikasi dan jika diperlukan menentukan juga kerangka kerja (framework) aplikasi. Pada tahapan ini atau sebelumnya sudah ditentukan teknologi dan tools yang akan digunakan baik selama tahap pengembangan (development) maupun pada saat implementasi (deployment).
  •  Fase Implementasi

Pada point ini,desain ha darnya berada pada kertas.Ia merupakan model dari system yang direncanakan.Sekarang perlu mengubah model tersebut menjadi system fisik.Implementasi adalah akuisisi dan integrasi dari sumber fisik yan g menghasilkan system yang bekerja.
Fase ini melibatkan beberapa spesialis informasi tambahan yang mengubah desain dari bentuk kertas menjadi satu dalam hardware, software, dan data. Pelaksanaan adalah penambahan dan penggabungan antara sumber-sumber secara fisik dan konseptual yang menghasilkan pekerjaan sistem. Dalam tahap ini, desain yang sudah diterjemahkan ke dalam kode.Program komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman konvensional atau aplikasi generator. Alat pemrograman seperti kompiler, Juru, Debuggers digunakan untuk menghasilkan kode. Berbagai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C ++, Pascal, Java digunakan untuk coding. Sehubungan dengan jenis aplikasi, hak bahasa pemrograman yang dipilih.

  • Fase Operasi

Segera sesudah operasi penggantian yaitu jika system baru sudah terpasang maka dilakukanlah postimplementation review(tinjauan post implementasi untuk mengevaluasi sejauh mana system tersebut memenuhi criteria penampilan.Secara ideal tinjauan ini sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga misalnya auditor EDP atau konsultan.
Selama fase penggunaan, audit memimpin pelaksanaannya untuk menjamin bahwa sistem benar-benar dikerjakan, dan pemeliharaannya pun dilakukan sehingga sistem dapat menyediakan kebutuhan yang diinginkan.
Pada fase 1-3 adalah siklus hidup pengembangan system. Tahap 4 adalah tahap penggunaan (implementasi) yang berlangsung hingga tiba waktunya untuk merancang system itu kembali jika diperlukan. Proses merancang kembali akan mengakibatkan berulangnya siklus hidup sistem secara keseluruhan.

Prototyping

Prototip memberikan ide kepada pembangun dan calon pemakai mengenai system dalam bentuk lengkapnya nanti akan berfungsi.Proses prototip disebut prototyping dan dalam hal ini paling cocok diterapkan untuk situasi dimana pemakai tidak mengetahui sepenuhnya mengenai apa yang ia inginkan.
Prototipe memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan prototipe disebut dengan Prototyping.
Jenis-Jenis Prototipe
sistem operasional®Prototipe jenis I
Prototipe jenis II  sbg ceak biru bagi sistem operasional®
PENGEMBANGAN PROTOTIPE JENIS I
1. Mengidentifikasikan kebutuhan pemakai
2. Mengembangkan prototipe
3. Menentukan apakah prototipe dapat diterima
4. Menggunakan prototipe
MENGEMBANGKAN PROTOTIPE JENIS II
4. Mengkodekan sistem operasional
5. Menguji sistem operasional
6. Menentukan jika sistem operasional dapat diterima
7. Menggunakan sistem operasional
Daya Tarik Prototyping
• Komunikasi ant. Analis sistem dan pemakai baik
• Analis dpt bekerja lebih baik
• Pamakai berperan aktif
• Spesialis informasi dan pemakai efisien dlm waktu
• Penerapan menjadi mudah
Potensi Kegagalan Prototyping
• Tergesa-gesa dlm mendefinisikan mslh, evaluasi alternatif dokumentasi
• Mengharapkan sesuatu yg tdk realistis dr sistem operasional
• Prototipe jenis I tdk seefisiensi sistem yg dikodekan dlm bhs program
• Hubungan komp-manusia tdk mencerminkan tek.perancangan yg baik
Penerapan yg Berprospek Baik untuk Prototyping
• Risiko tinggi
• Interaksi pemakai penting
• Jumlah pemakai banyak
• Penyelesaian yg cepat diperlukan
• Perkiraan tahap penggunaan sistem yg pendek
• Sistem yg inovatif
• Perilaku pemakai yg sukar ditebak

 

sumber : http://giettyraras.blogspot.com/

Perkembangan HAKI di Indonesia

Posted: September 10, 2011 in kuliah
Tag:

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah Intelectual Property Right (IPR). HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan Intelektual tersebut yang diatur ooleh norma-norma atau hokum yang berlaku.

Hak sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, contohnya hak hidup, hak untuk mendapat keadilan, dan lainnya. Kedua, Hak Amanat Aturan/ Perundangan, yaitu Hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/ perundangan. Di Indonesia HAKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehungga HAKI merupakan Hak pemberian dari umum (publik) yang dijamin oleh undang-undang.

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu yang mempunyai hak monopoli atas penemuannya. Kerajaan Inggris dizaman Tudor mengadopsi hukum paten ini tahun 1500-an dan lahir hukum paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convetion untuk masalah aten, merek, dagang, dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah hak cipta (copyright).

Setelah perang dunia II negara membentuk Internasional Trade Organization (ITO) tetapi gagal karena tidak didukung Amerika Serikat lalau dibentuklah GATT. The General Agreement of Tarifs and Trade (GATT) yang mana dibentuk tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 negara yaitu Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. GATT gagal akibat penolakan Kongrea Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan dengan masalah proteksionisme.

Negara anggota GATT mengadakan perundingan Putaran Uruguay di Jenewa yang menghasilkan Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil putaran Uruguay dimulai tahun 1986 dengan Deklarasi Punta Del Este. Final Act Uruguay Round ditandatangani oleh 125 negara di Marakesh, Maroko termasuk Indonesia yang menghasilkan perjanjian membentuk WTO ( World Trade Organization) dimana terdapat perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa-jasa serta Perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam GATT Indonesia harus konsekuen terhadap hasil perjanjian perdagangan Internasional dengan melakukan berbagai kebijakan dalam HAKI. Apalagi tahun 2002 Indonesia menjadi anggota AFTA dan dituntut mempersiapkan perangkat-perangkat aturan tentang masalah peraturan HAKI dan implementasinya.

Pengaturan HAKI dalam TRIPs

TRIPs pertama kali dikemukakan oleh Amerika Serikat sebagai antisipasi AS yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organozation) yang bernaung di PBB, tidak mampu melindungi HAKI mereka dipasar Internasional, yang mengakibatkan neraca perdagangan menjadi negatif.

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs).

Dengan adanya TRIPs ini Indonesia dengan tingkat kemampuan dibidang HAKI berupaya untuk membuat standar pengaturan dalam pelaksanaan hukum dibidang HAKI agar mampu mengakomodasikan isu TRIPs. Ketentuan TRIPs berkaitan dengan upaya mengisi kekosongan hukum dan mengubah ketentuan perangkat hukum nasional di bidang HAKI.

Beberapa ketentuan perangkat hukum Nasional dibidang HAKI diisi oleh ketentuan TRIPs yang menyangkut ketentuan didalam bidang:

  1. Rental Rights bagi pemegang hak cipta rekaman video/ film dan komputer program.
  2. Perlindungan Performers, Producer, of Phonograms (Sound Recording), and Broadcast.
  3. Pengaturan tentang indikasi geografis (Geographical Indications).
  4. Perlindungan atas lay-out design daripada Integrated Circuits.
  5. Perlindungan terhadap Undisclosed Information.

dengan adanya Peraturan TRIPs ini menyebabkan banyaknya peraturan didalam bidang HAKI yang harus diubah.

Beberapa dari ketentuan pokok-pokok isi persetujuan TRIPs belum diatur atau telah diatur, namun perlu penyempurnaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional dibidang HAKI yakni berada dalam beberapa bidang yaitu bidang umum, bidang hak cipta dan hak terkait lainnya, bidang merek, bidang desain produk industri, bidang paten, bidang desain lay-out (Topografi), bidang undisclosed Information, bidang lisensi, bidang enforcement, bagian penyelesaian sengketa dan pengawasan.

Konsekuensi logis persetujuan TRIPs bagiIndonesiamerupakan kegiatan-kegiatan antisipasi yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan dengan efektif dan efisien dalam perundingan PutaraUruguaymenghadapi ketentuan TRIPs. GATT akhirnya memutuskan perjanjian Organisasi Perdagangan dunia diGenevapada tanggal 25 Desember 1993. Perjanjian terpisah mengenai perlindungan kekayaan intelektual disebut perjanjian TRIPs juga diputuskan.

Indonesia yang menyetujui dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay dan 110 negara anggota di Makkaresh pada tanggal 15 April 1994 maka sebagai konsekuensinya pemerintah telah meratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 7 THUN 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfelt Goods/ TRIPs (aspek-aspek HAKI yang terkait dengan perdagangan).

Dengan dikeluarkannyaperjanjian Putaqran Uruguay dan lalu diratifikasi oleh pemerintah menyebabkan Pemerintah mengeluarkan beberapa UU dibidang HAKI yaitu UU Nomor 12 Tahun 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1987; UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang paten, perubahan dari UU Nomor 6 tahun 1987; UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, perubahan dari UU Nomor 19 Tahun 1992; UU Nomor 30 tahun 200 tentang Rahasia Dagang; UU Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri; dan UU 32 tahun 2000 tentang desain Tata etak Sirkuit Terpadu.

Terkait globalisasi perdagangan,Indonesiatelah meratifikasi Agreement Estabilishing The World ztrade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan ini mendukung ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) dengan keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Designs.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politicon yang artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat ini manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dari hal ini dapat dilihat bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Jadi sebenarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari politik, baik itu politik praktis sampai politik pragmatis.

Politik praktis maksudnya adalah politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, hal ini hampir tiap hari ada dalam kehidupan manusia. Politik pragmatis maksudnya adalah politik yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mencari keuntungan saja dimana politik ini hanya berputar antara uang dan kekuasaan sehingga dapat merugikan orang lain.

Akibat Politik Pragmatis

Politik pragmatis ini dapat ditemui dikehidupan sehari-hari dimulai dari kampus, dunia kerja, hingga kehidupan bernegara. Saat ini yang sangat dikhawatirkan adalah semakin kuatnya potitik pragmatis dimana politik hanya digunakan untuk mencari kekuasaan maupun uang dan ini sangat tidak baik dalam kehidupan perpolitikan maupun kehidupan berbangsa.

Dunia politik sangat berdampak luas dalam kehidupan manusia karena politik tidak hanya monopoli orang-orang politik saja namun hampir segala aspek dinegara ini dipengaruhi oleh politik mulai dari dunia hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan dunia lainnya. Dapat dilihat bahwa banyak masalah-masalah hukum yang terhenti karena derasnya kepentingan dunia politik sehingga banyak kasus dalam dunia hukum tidak selesai seperti kasus Bank Century, kasus korupsi yang menyangkut tokoh-tokoh besar maupun partai politik. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada juga dapat dilihat banyak dipengaruhi kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak tertentu sehingga terkadang kebijakan tersebut merugikan rakyat kecil.

Banyaknya kepentingan politik ini yang berpengaruh terhadap kebijakan yang ada dapat merugikan masyarakat apabila kebijakan ini membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Namun akan menguntungkan jika kebijakan ini membawa kebaikan bagi masyarakat.

Peran Mahasiswa

Peranan mahasiswa dalam melihat dunia politik sangatlah diperlukan, mengingat fungsi mahasiswa sendiri sebagai agent of change atau agen perubahan sehingga mahasiswa haruslah peka terhadap dunia perpolitikan yang ada. Mahasiswa harus mulai mempelajari dunia politik walaupun hanya dasar-dasarnya saja karena mahasiswa harus memperhatikan kehidupan bernegara sekarang ini.

Mahasiswa harus mempunyai rasa idealisme yang tinggi sehingga tidak mudah diombang ambingkan dengan dunia perpolitikan yang ada. Maksud dari rasa idealis ini adalah mahasiswa harus berani menentukan jalan politik yang dia ambil, dimana setelah mempunyai pegangan mahasiswa harus tetap konsisten dengan jalan yang telah dipilihnya.

Setiap mahasiswa harus mempunyai pendirian bahwa politik bukanlah jalan untuk mencapai kekuasaan maupun uang saja. Namun, dengan terjun dalam dunia politik ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mempunyai dampak maupun manfaat yang luas bagi orang lain. Dapat diambil contoh mulai dari dunia kampus sampai kehidupan bernegara. Dimulai dari dunia kampus tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu dalam memperebutkan kekuasaan dimulai dari pemilihan Dekan, pemilihan ketua senat, sampai pemiliha n ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Hal yang menjadi kacau adalah apabila kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok saja, dalam hal ini peran mahasiswa dapat menjadi penggerak dengan menyadarkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk mensejahterakan civitas kampus dengan keputusan-keputusan yang baik.

Dalam dunia bernegara pun dapat dilihat bahwa kepentingan politik sangat berpengaruh sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang ada justru merugikan rakyat karena mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Salah satu buktinya adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat saat ini yang mengatakan adalah wakil rakyat namun dalam kenyataan mereka lebih mementingkan kepentingan politik yang ada daripada tugas awalnya sebagai wakil rakyat yang harusnya menyuarakan kepentingan dari rakyat itu sendiri.

Pentingnya Kesadaran Mahasiswa

Mahasiswa yang sadar dengan banyaknya politik pragmatis yang berkembang saat ini adalah mengamati, mempelajari, maupun bertindak dengan berbagai cara seperti melakukan aksi turun kejalan, turun langsung kedalam dunia perpolitikan yang ada. Untuk memperbaiki dunia politk yang kacau kita dapat juga turut serta terjun kedalam untuk memperbakinya dari dalam.

Untuk itulah mahasiswa harus sadar dengan dengan dunia perpolitikan yang ada dan harus punya idealisme yang tinggi dengan menyadari bahwa politik digunakan untuk kebaikan khalayak ramai. Janganlah langsung tergiur dengan tawaran kekuasaan maupun uang karena dua hal ini merupakan sesuatu yang semu dan tidak akan berlangsung selamanya.

Politik bukanlah ajang untuk jual beli demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, tetapi politik dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Untuk itulah idealisme mahasiswa sangat diperlukan agar tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan maupun uang. Idealisme ini harus menekankan bahwa politik haruslah bersih dengan tidak main sikut sana sini untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini tentu saja akan sulit seiring dengan makin maraknya politik pragmatis yang ada, namun oleh karena itulah idealisme politik bersih mahasiswa diperlukan dalam hal ini agar politik bersih yang dapat mensejahterakan banyak orang dapat tercapai.

Setiap orang tua menginginkan anaknya bisa melebihi orang tuanya namun bukan dari segi harta maupun tahta tetapi dari segi kemanfaatan bagi orang lain. Idealisme mahasiswa ini diperlukan agar dapar menjadikan mahasiswa yang ideal dimana tidak hanya belajar untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

Peradilan Tata Usaha Negara

Posted: Juni 21, 2011 in essai
Tag:

Latar belakang lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam suatu negara terdapat wilayah kewenangan pemerintah dan ada pula wilayah kewenangan warga negara. Dimana antara wilayah-wilayah ini bertindak diwilayahnya masing-masing dan tidak boleh diganggu karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Peradilan Tata Usaha Negara baru hadir pada negara Republik Indonesia tahun 1986 hal ini terjadi karena adanya perpindahan konsep negara dari negara penjaga malam (Nachtwakerstaat) menjadi negara dengan konsep negara kesejahteraan (Welfarestate).
Pada saat konsep negara dari negara penjaga malam (Nachtwakerstaat) negara hanya menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara, dimana negara hanya melihat apa yang terjadi didalam masyarakat (Nachtwakerstaat). Konsep ini berubah pada tahun 1986 dimana negara bukan lagi sebagai negara penjaga malam tetapi berubah konsep menjadi negara dengan konsep negara kesejahteraan (Welfarestate).
Hal ini membuat negara tidak hanya sekedar menjaga keamanan saja tetapi juga harus memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, sehingga pemerintah harus menerobos batas-batas yang ada untuk masuk kedalam kehidupan warga negara agar dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negara.
Dengan adanya perubahan konsep ini akan menibulkan kepentingan warga negara yang dirugikan oleh negara yang dianggap melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk melawan negara maka warga negara yang merasa dirugikan oleh negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara dapat menuntut pemerintah didalam bidang peradilan yakni peradilan tata usaha negara.

Fungsi dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga negara dengan pemerintah dalam hai ini Pejabat Tata Usaha Negara. Warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka berhak menuntut dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterangkan dalam Pasal 47 jo pasal 1(4) jo pasal 1(3) jo pasal 3(1) yakni Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Syarat adanya ketentuan sebuah Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
a. Harus ada aturan hukum yang abstrak yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya.
b. Harus ada perselisihan yang konkrit, maksudnya perselisihan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
c. Dalam membawa perkara minimal ada 2 pihak yang berpekara dalam hal ini 1 warga negara dan 1 lagi Pejabat Tata Usaha Negara.
d. Salah satu pihak yang berpekara haruslah Pejabat Tata Usaha Negara.
e. Perkaranya dalam ranah bidang Hukum Administrasi Negara atau Hukum Publik.

Maksud Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi 2 yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan Perbuatan Melawan Undang-undang (Onwetmatigedaad).
Lebih luas perbuatan melawan hukum dibandingkan perbuatan melawan undang-undang hal ini dikarenakan kalau melawan undang-undang adalah hanya yang tertulis saja sedangkan perbuatan melawan hukum terdiri dari peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheids daad) terdapat 2 bidang yang diatur didalamnya seperti Hukum Perdata dan Hukum Publik. Sengketa Pemerintah dengan warga negara dalam bidang hukum Privat/ Perdata diselesaikan di Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa hukum dalam bidang hukum publik.

Pembatasan Kewenangan PTUN
Terdapat pembatasan Langsung terhadap perkara yang tidak dapat diterima oleh PTUN yakni dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai apa yang tidak termasuk dengan keputusan TUN, pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai sebuah sengketa TUN dalam tertentu, ketentuan tentang sengketa di lingkungan Peradilan Militer. Pembatasan tidak langsung menurut Pasal 49 Jo Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatasan langsung yang bersifat sementara Pasal 142 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara
Terdapat beberapa kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan peradilan yang ada di Indonesia sebelumnya. Pertama, adanya tenggang waktu hal ini diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Kedua, adanya asas hakim aktif hal ini diatur dalam pasal 62-63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa didalam sengketa Tata Usaha Negara hakim berperan aktif untuk membantu pihak yang lemah. Dalam hal ini pihak yang lemah adalah warga negara karena melawan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kekuasaan.
Ketiga, adanya proses dismissal atau kewenangan untuk menolak perkara hal ini diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam proses ini ketua PTUN berhak untuk menyaring sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diterima maupun tidak diterima. Proses dismissal ini merupakan prinsip hakim aktif dimana dengan menghentikan gugatan akan mengirit waktu dan biaya dalam perkara sehingga tidak merugikan warga negara.
Keempat, adanya Asas Presumptio Justae Causa artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat TUN harus tetap dianggap benar sampai Pengadilan memutuskan yang sebaliknya.
Kelima, Sengketa Tata Usaha Negara tidak mengenal Rekonvensi maksudnya tidak ada gugat balik terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Alasan adanya prinsip ini adalah tidak mungkin menggugat badan/ pejabat TUN keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat itu sendiri.

Masalah Gugatan
Dimulai dari Persiapan Gugatan adalah adanya pokok sengketa dimana objek sengketanya yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Salah satu pihaknya setidak–tidaknya pejabat Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak boleh melebihi 90 hari sejak tersebut Keputusan dikeluarkan dan didalam hal ini akan dijelaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut.
Pengajuan Gugatan dilakukan oleh seorang kuasa, bila dipandang perlu memanggil para pihak, membayar biaya pengadilan, dan pengakomodir tentang membayar biaya pengadilan, dan penetapan pengkabulan permohonan gugatan, juga tidak boleh lebih dari tenggat waktu yang ada.
Proses Pemeriksaan didalamnya terdapat Pemeriksaan Internal seperti dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hakim bersifat aktif, kewenangan menyaring perkara termasuk gugatan atau tidak oleh Ketua Pengadilan TUN untuk menolong yang lemah yakni warga negara.

Obyek Gugatan
Syarat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah mempunyai beberapa syarat yaitu:
a.Kongkrit
Maksudnya adalah menunjuk sebuah objek yang jelas dan nyata.
b.Individual
Harus menyebutkan secara jelas siapa orang yang dituju.

c.Final
Surat ini punya kekuatan untuk langsung dilaksanakan, surat keputusan yang masih menunggu persetujuan tidak bisa digugat karena belum final.
d.Menimbulkan akibat hukum
Harus merugikan warga negara, karena apabila tidak merugikan maka untuk apa digugat.

Tenggang Waktu Gugatan
Dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada batas waktu menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan atau diumumkannya Surat Keputusan.
Dalam PTUN dikenal adanya daluwarsa yang terdapat pada Keputusan Fiktif di ayat 2 dijelaskan jika jangka waktu sebuah keputusan itu sudah lewat maka hasil keputusannya ialah ditolak. Dan di ayat 3 jika tidak ditentukan jangka waktu sebuah keputusan TUN oleh Badan / Pejabat TUN maka Badan/ Pejabat TUN tersebut dianggap menolak dengan jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan tersebut kepada Badan / Pejabat TUN yang bersangkutan.

Proses Internal Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Istilah yang dikenal adalah Rapat Permusyawaratan Pemeriksaan oleh Ketua PTUN, proses ini disebut Proses Dismissal. Adanya Proses Dismissal untuk menyaring gugatan yang masuk kepada PTUN apakah perkara yang diajukan merupakan benar dapat diperiksa di PTUN. Apabila perkara tidak memenuhi persyaratan misalkan melebihi tenggang waktu maka perkara akan ditolak.
Proses Dismissal ini ada untuk menguatkan posisi penggugat karena akan sia-sia apabila terus dimajukan perkaranya sedangkan perkara tersebut tidak termasuk kewenangan PTUN. Apabila penggugat tidak menerima putusan dismissal maka dapat mengajukan gugatan perlawanan kepada ketua PTUN. Untuk mengajukan proses ini prosesnya sama dimana harus diberikan kepada pengadilan.
Perkara perlawanan ini diselesaikan dengan proses acara cepat dimana prosesnya singkat waktunya hanya 14 hari setelah keputusan dibuat, dan diputuskan oleh hakim tunggal. Apabila gugatan dikabulkan maka Surat Keputusan dari Ketua PTUN akan gugur demi hukum dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa. Apabila diteruskan maka Surat Keputusan dari Ketua PTUN dinyatakan benar maka perkara akan dihentikan dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Pemeriksaan Persiapan Perorangan / Majelis Hakim Pasal 63
Apabila tidak ada proses dismissal maka ketua PTUN akan membentuk majelis hakim untuk menangani perkara yang ada. Pemeriksaan ini ada setelah proses dismissal dan dilakukan oleh hakim dimana penggugat diminta untuk melengkapi gugatan yang belum jelas (Obscuur Libel). Hakim wajib memberi nasihat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data dalam jangka waktu 30 hari, juga dapat meminta Penjelasan terhadap Badan/ Pejabat TUN yang bersangkutan (yang digugat). Apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak disempurnakan/ dilengkapi gugatannya maka Hakim memutus gugatan tersebut Gugur / tidak diterima dan bila tidak diterima tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi namun harus mengajukan gugatan baru.

Setelah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik resmi disahkan DPR pada 16 Desember 2010 lalu, kini pemerintah mulai memberlakukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Kepastian disahkan dan pemberlakuan UU tersebut didapat dalam keterangan yang dimuat di situs Sekretariat Negara.

UU Nomor 2 Tahun 2011 disahkan di Jakarta pada 15 Januari 2011 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal yang sama pula, UU itu diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar. Dalam UU ini, ada sejumlah pasal perubahan, di antaranya tentang aturan verifikasi partai politik, jumlah sumbangan pengusaha atau badan usaha ke parpol, dan penyelesaian konflik internal parpol.

Pemilu 2014 memang masih sekitar 3 tahun lagi, tapi saat ini banyak partai calon peserta pemilu sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang memang telah di atur di dalam UU nomor 2 tahun 2011. Salah satu contoh calon peserta Pemilu 2014 yang tengah mempersiapkan diri yaitu partai Nasional Republik, hal tersebut di sampaikan oleh salah satu anggota Nasional Republik yaitu Edy Waluyo. Edy waluyo mengatakan bahwa “Dewan pendiri Nasrep sedang menyusun, menginventarisir syarat pendirian parpol dan untuk pendaftaran verifikasi Pemilu 2014.”

Bila kita meilhat kebelakang, pemberlakuan UU tentang Parpol ini terdapat suatu trik-trik yang mana di satu pihak UU tersebut menguntungkan partai penguasa yang berada dalam kursi parlemen, dan di satu pihak UU tersebut sangat merugikan bagi partai-partai yang berada di luar Parlemen. Itu terlihat jelas dari keluhan-keluhan yang di sampaikan oleh para Partai yang notabenenya tidak sebesar seperti Partai-Partai yang duduk di kursi Parlemen. Hal ini mengindikasikan seperti adanya kemudahan bagi para Partai besar untuk menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014 besok . dan sekarang partai-partai kecil tersebut sedang mengajukan Uji Materi UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Karena di dalam UU ini banyak sekali persyaratan yang sangat merugikan bagi partai-partai kecil tersebut, seperti persyaratan kepengurusan untuk partai politik. Kepengurusan parpol harus terbentuk di 33 provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan Bila persyaratan ini ditujukan kepada partai besar maka partai besar dengan gampang sekali untuk memenuhi persyaratan tersebut, berbeda dengan partai kecil yang mana memang partai tersebut belum tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan begitu banyaknya partai yang ada di Indonesia sekarang ini telah membuktikan bahwa Pemerintah memberikan kebebesan sebesar-besarnya terhadap warga negara untuk menyatakan pendapat dan untuk berpolitik. Tetapi apakah Partai-Partai yang ada sekarang telah berjalan sesuai dengan tujuan yang mereka usung pada awal berdirinya mereka, yang mana pada awal pendirianya mereka selalu menyuarakan bahwa mereka akan bekerja atas nama rakyat dan apa yang di lakukanya itu dari dan untuk rakyat. Seiring berjalanya waktu tujuan yang mereka suarakan akan tergerus dengan keadaan politik yang ada, mereka akan bekerja untuk dirinya dan untuk kepentingan partainya sendiri bukan lagi untuk kepentingan rakyat.

Dengan adanya UU nomor 2 tahun 2011 ini di harapkan kedepanya memang sebagai sebuah alat yang sangat efektif untuk lebih mengefektifkan partai-partai yang ada di Indonesia, dan jangan sampai UU ini hanya di buat semata-mata hanya untuk kepentingan para Partai besar yang saat ini sedang duduk manis berada di kursi Parlemen. Pengefektifan atau penyederhanaan parpol saat ini memang diperlukan, karena masyarakat kini kebingungan dengan begitu banyaknya parpol yang ada di Indonesia dan harapanya bila memang terjadi penyederhanaan, para pendiri partai tersebut bisa berbesar hati menerima keputusan itu, karena parpol di bentuk pada awalnya adalah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang awam terhadap dunia perpolitikan.

 

Oleh : Sigit Hery Kurniawan

Kepala Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP

Pengadilan pajak yang dimana seringkali dan kebanyakan menangani kasus pajak dimana badan peradilan ini yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dari banyaknya kasus di pengadilan  pajak di antaranya adalah kasus cukai yang banyak mendominasi dari pada kasus sengketa pajak. Kasus cukai merupakan kasus classic yang menjadi permasalahan di negeri kita ini, total perkara kasus cukai melonjak signifikan di pengadilan pajak.

Cukai merupakan salah satu penyumbang APBN di Negara kita, cukai dipungut  oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen keuangan Republik Indonesia. Barang kena cukai meliputi :

 

1.     etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya

2.     minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol

3.     hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

 

Dalam pengaplikasiannya di berlakukan UU No.39 tahun 2007 tentang cukai, yang merupakan perubahan dari UU No.1 tahun 1995 tentang cukai.

Tentu saja banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari barang-barang kena cukai tersebut, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara, sepertinya banyaknya pengusaha yang memakai pita cukai palsu yang serupa dengan asli. Meskipun mendominasinya kasus cukai, tentu juga pengadilan pajak mendapat kasus dari ditjen pajak dan pemerintah daerah. Perkara kepabeanan dan cukai dari ditjen bead an cukai mencapai 4588 kasus. Yang masih sangat jauh dari harapan terselesaikan. Dalam beberapa tahun belakangan kasus pajak terus meningkat dan kasus bead an cukai termasuk didalamnya, yakni sebagai berikut :

 

– 2009 total 7.462 perkara, Bea Cukai sebanyak 4.461 perkara, pajak 2.993 perkara, dan pajak daerah 8 perkara.

– 2008 total 6.428 perkara, Bea Cukai sebanyak 3.220 perkara, pajak 3.151 perkara, dan pajak daerah 57 perkara.

– 2007 total 4.842 perkara, Bea Cukai sebanyak 1.490 perkara, pajak 3.340 perkara, dan pajak daerah 12 perkara.

– 2006 total 3.317 perkara, Bea Cukai sebanyak 852 perkara, pajak 2.456 perkara, dan pajak daerah 9 perkara.

 

Dari data di atas memang tugas hakim di pengadilan pajak begitu sulit, apa lagi dengan jumlah hakim yang hanya 48 hakim, maka perlu ada pembenahan terurtama dari hukuman dan penegaknya . jangan sampai sang penegak hukum yang harusnya menyelesaikan kasus tersebut malah terjerat. Jangan sampai para mafia bea cukai, dapat melanglangbuana menggerogoti dan mengambil keuntungan dari cukai.

–         Kasus bea cukai merupakan salah satu contoh kasus konkret korupsi di Negara kita ini yg mesti di berantas.

–         Di butuhkan pemimpin yang tegas, adil, jujur, dan berakhlak dalam penanganan kasus cukai, terutama para aparat yang terkait, mulai dari hakim di pengadilan sampai para pejabat yang bekerja di instansi terkait.

–         Sistem operasional harus segera di benahi dengan menghukum para aparat yang terkait dengan hukuman yang berat.

 

Oleh : Muhammad Taufiq

Perangkat Muda Baru Departemen Kebijakan Publik BEM FH UNDIP